Blockchain dalam pengadaan pemerintah otomatiskan pemberian kontrak berdasarkan kriteria obyektif, pastikan transparansi dan kurangi korupsi

mpu.gandring (72)in Steem SEA • 11 months ago

Teknologi Blockchain memang dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikut penjelasan lebih dalam tentang detail teknis tentang cara penerapannya:

1. Pencatatan dan Penelusuran Data:

Semua dokumen tender, penawaran, dan keputusan penghargaan disimpan dalam buku besar yang aman dan terdistribusi yang dapat diakses oleh peserta yang berwenang. Hal ini menciptakan catatan permanen dan tidak mudah rusak untuk seluruh proses pengadaan.
Kekekalan Blockchain memastikan setiap perubahan didokumentasikan, menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas.
Ketertelusuran menjadi mudah, sehingga memudahkan pelacakan semua langkah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberian kontrak.

2. Kontrak Cerdas untuk Proses Pemberian Otomatis:

Kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk kelayakan vendor dan pemberian kontrak dapat dikodekan ke dalam kontrak pintar, perjanjian yang dijalankan sendiri dan disimpan di blockchain.
Hal ini mengotomatiskan proses evaluasi dan seleksi berdasarkan kriteria obyektif, meminimalkan intervensi manusia dan potensi bias.
Kontrak pintar dapat menangani algoritme penilaian yang rumit, dengan mempertimbangkan kombinasi faktor seperti harga, kualifikasi teknis, kinerja masa lalu, dll.
Mereka juga dapat menerapkan syarat dan ketentuan yang telah dinegosiasikan sebelumnya, menyederhanakan pelaksanaan kontrak dan mengurangi biaya administrasi.

3. Peningkatan Keamanan dan Privasi Data:

Mekanisme kriptografi Blockchain memastikan integritas data dan melindungi terhadap akses atau manipulasi yang tidak sah.
Enkripsi dapat digunakan untuk menjaga informasi sensitif sekaligus menjaga transparansi bagi pemangku kepentingan terkait.
Kontrol akses yang diizinkan dapat membatasi penayangan detail rahasia hanya kepada pihak yang berwenang.

4. Peningkatan Kemampuan Audit dan Penyelesaian Sengketa:

Jejak audit lengkap di blockchain memfasilitasi penyelidikan dan verifikasi potensi penyimpangan.
Perselisihan mengenai pemberian kontrak dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu kembali pada catatan peristiwa yang tidak dapat diubah.
Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi proses pengadaan.

Pertimbangan Teknis:

Memilih platform blockchain yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dan lingkungan peraturan sangatlah penting.
Integrasi dengan sistem pemerintah dan database vendor yang ada memerlukan perencanaan dan pengembangan yang cermat.
Langkah-langkah dan protokol keamanan siber harus kuat untuk melindungi blockchain dari kerentanan.
Pelatihan dan kesadaran bagi pejabat pemerintah dan vendor mengenai teknologi blockchain dan penggunaannya dalam pengadaan sangatlah penting.

Secara keseluruhan, pemanfaatan blockchain dalam pengadaan pemerintah mempunyai potensi untuk mengubah proses menjadi ekosistem yang lebih efisien, transparan, dan aman, menumbuhkan kepercayaan dan memerangi korupsi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?