Pengesahan UU Pemilu Menuai Kritikan dan Kontroversi
Selamat beraktifitas sahabat stemians dimanapun anda berada.
Pengesahan UU Pemilu beberapa hari yang lalu semakin memanas ditanggapi oleh berbagai kalangan. Pada postingan saya sebelumnya Lucunya Pembahasan UU Pemilu di Gedung Parlemen dan Polemik UU Pemilu di DPR RI Sampai DPRA juga membahas permasalahan UU Pemilu. Kali ini penulis masih setia mengupas tanggapan berbagai pihak yang menurut mereka ini akan menjadi bumerang terhadap Pemerintah Pusat karena mengesahkan UU Pemilu dengan tergesa -gesa tanpa mempertimbangkan segala aspek. Contohnya saja berita di media cetak Serambi Indonesia edisi tanggal 25 Juli 2017, Muslim Ayub Anggota DPR RI asal Aceh turut berkomentar menanggapi reaksi sejumlah kalangan "Di pansus RUU Pemilu tidak ada satupun anggota DPR RI asal aceh, itulah kelemahannya. Jika ada salah satu dari kita di panitia RUU Pemilu, mungkin bisa mengawal". Masih menurut Muslim Ayub "Mereka bukan tidak mengawal dan memperjuangkan, namun mereka di DPR RI tidak pernah dilibatkan dalam penggodokan UU Pemilu dan Muslim Ayub keberatan atas kebijakan pemerintah pusat yang menghapus kekhususan Aceh.
Menurut analisa dan saya pahami dari komentar Muslim Ayub, itu cuma akal-akalan beliau dan anggota DPR RI asal Aceh saja untuk menutupi kesalahan mereka. Apa mungkin waktu pembahasan RUU Pemilu di parlemen mereka tidak tahu. Kalau mereka keberatan, waktu pembahasan RUU Pemilu kan bisa interupsi dan menolak pembahasan tersebut dan walkout dari ruang sidang. Kami masyarakat Aceh belum bodoh pak dewan terhormat, biarpun ijazah kami paket C. Daripada ijazah sarjana hasil beli bukan hasil yang didapatkan dari kerja keras dalam menempuh pendidikan. Lebih bagusnya pak dewan asal Aceh mengakui kesalahan karena tidak bisa mengawal dan memperjuangkan kekhususan Aceh, tanpa terus mengelak dan kekanak-kanakan dalam menanggapi. Seperti pepatah Aceh "Peuleumah Kaya, Peumeusom Gasien". Pepatah tersebut saya alamatkan kepada pak dewan asal Aceh yang berada di DPR RI.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh DR. Amrizal J Prang, SH LLM mengatakan "Pencabutan 2 pasal dalam UUPA menyalahi sistem dan asas hukum". Pencabutan sepihak san mengabaikan norma hukum UUPA oleh DPR RI dan Presiden ibarat jeruk makan jeruk. Bukankah norma hukum UUPA tersebut juga di atur oleh mereka yang berlaku khusus. Dapat saya pahami pemerintah pusat, terkhusus DPR RI seharusnya menghargai keistimewaan dan kekhususan Aceh, bukan malah memangkas UUPA dan itu sungguh tidak menghargai Aceh sebagai daerah yang istimewa dan melukai hari rakyat Aceh. Sangat disayangkan dengan sikap DPR RI yang serta merta memangkas pasal dalam UUPA. Yang ditakutkan pemangkasan UUPA kedepan terus akan terjadi dan ini bisa mengusik ketenangan Aceh yang selama ini bangga dengan kekhususannya.
UUPA adalah undang-undang khusus, tidak dapat dibatalkan atau dicabut oleh undang-undang yang bersifat umum tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah pusat salah. Bisa saya katakan sebagai masyarakat awam, pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI salah kaprah. Kalau sudah bodoh, jangan membodohi orang lain.
Kalau sahabat stemians menyukai postingan saya silahkan di upvote dan ikuti @amryksr untuk bisa melihat postingan saya selanjutnya di feed anda.
Emang anda luar biasa @amryksr, saya melihat beberapa hari terakhir tentang postingan anda lebih spesifik membahas tentang kondisi politik terkini di indonesia, saya mengapresiasi perkembangan anda selama ini. Perlu banyak hal yang harus saya pelajari dari anda sebagai salah satu politikus di steemit dan dari setiap konten anda, saya ingin membuat terobosan baru di steemit tentang politik. Saya akan mengambil sebuah isue terhangat saat ini dan menginginkan para steemian memberikan komentar atas isu tersebut.
Tetapi jangan dibinasakan pak @novale.
Saya masih awam tentang politik.
Cuma saya hanya ingin mengatakan pada bapak dewan, jangan hanya memikirkan perut pribadi dan perut kelompoknya saja.
Tetapi lihat lah siapa yang memilih bapak dewan hingga sampai bisa duduk di kursi empuk.
Kalau tidak ada yang memilihmu, tetapi yang memilih cuma kelompok pribadimu apa bisa duduk di kursi empuk.
Woe woe woe laju menyoe han ek le.
Bah iduk gob yang jeut mantoeng.
Postingan yang sangat bermanfaat.. Berkualitas bg.. Sangat sensitif..
Salam dari abu
postingan yang sangat menarik, mungkin saja kalau seandainya eksekutif dan legislatif itu berada dalam satu kuridor maka kontrovesional itu tidaka akan terjadi lagi @amryksr
Yang kita lihat sekarang, semua mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja @fadly.efje
termaksih telah memberi informasi seputar indonesia @amryksr
Apa yang bisa saya bagi, saya akan berbagi dengan sahabat stemians @jodipamungkas