Perhutanan Sosial Akomodir Hak Masyarakat

HAI sahabat steemian semuanya . . .

KALI ini saya mau posting tentang skema perhutanan sosial, tentu kalian semua pernah mendengarkan tentang Perhutanan Sosial. Yaitu konsep pengelolaan hutan yang diberikan kewenangan pengolalaan kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan melalui pemberian izin. Oya, untuk perhutanan sosial ada bermacam-macam dia, salah-satunya adalah seperti; Hutan Desa (Gampong untuk Aceh), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Mekanisme pengelolaannya pun berbeda-beda, ada dalam bentuk agroforestri, silvikultur dan ekowisata.

Yaitu konsep pengelolaan hutan yang diberikan kewenangan pengolalaan kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan melalui pemberian izin.

Sebelum ada istilah perhutanan sosial, warga tidak boleh melakukan pengelolaan dalam kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan hanya diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Seperti perusahaan HTI, HTR atau koperasi-koperasi yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan. Sedangkan masyarakat tidak ada kesempatan untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Masyarakat hanya berpeluang untuk menjadi pekerja bagi perusahaan atau koperasi tersebut.

Masyarakat hanya berpeluang untuk menjadi pekerja bagi perusahaan atau koperasi tersebut.

Namun pasca ada keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, keberadaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan sudah diakui keberadaannya. Pola dan skemanya dalam bentuk perhutanan sosial seperti yang telah saya uraikan dalam paragraf sebelumnya. Bahkan Qanun Kehutanan Aceh terbaru yang merupakan turunan dari UUPA sudah mengakui keberadaaan Hutan Adat tersebut. Kondisi ini menguntungkan bagi masyarakat secara umum, akses masyarakat untuk mengolala hutan semakin luas dan terbuka lebar.

Kondisi ini menguntungkan bagi masyarakat secara umum, akses masyarakat untuk mengolala hutan semakin luas dan terbuka lebar.