Kawasan Ekonomi Khusus | 14

a. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
b. Izin lokasi;
c. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan
d. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.
Pembentukan KEK dimana pengusulan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka harus dilengkapi dengan dokumen berupa:

1. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK;
2. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
3. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
4. Studi kelayakan ekonomi dan finansial;
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
7. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah;
8. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;
9. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan
10. Komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.
    Usulan ini nantinya akan dikaji oleh Dewan Nasional KEK untuk kemudian dipertimbangkan dalam rapat penetapan KEK. Dalam penetapan suatu kawasan menjadi KEK, Dewan Nasional KEK akan melakukan kajian terlebih dahulu atas usulan KEK yang telah diterima. Pengkajian akan dilakukan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Adapun kajian yang dilakukan meliputi:
11. Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
12. Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.