Cikgu Fadthalib, sepertinya Rupiah bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia, bahkan Rupiah bukanlah alat bayar, itu hanya nama mata uang Indonesia. Mata uang yang sah iya, tapi kalau alat bayar tentu bukan. Alat bayar bervariasi, dari uang (logam dan kartal), cek, kartu kredit, e-money, bilyet giro, e-wallet, bahkan dalam kasus-kasus tertentu juga surat-surat saham. Tetapi -nah di sini baru masuk fungi Rupiah- semua alat bayar itu harus didasarkan pada Rupiah jika ingin bertransaksi tanpa melanggar UU di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misal e-money atau dompet elektronik, harus berisi mata uang Rupiah.

^{Created with Adobe Photoshop 2024.
Image is clickable and might show larger resolution.}

Undang-Undang Mata Uang (UU No. 7 Tahun 2011) Pasal 1 ayat (1) dan (2):

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.

UU ini kemudian mendapat banyak desakan (termasuk dari BI) untuk disempurnakan karena kemajuan jaman yang tidak dapat dihindari seperti lahirnya alat-alat bayar lain seperti e-money, kartu kredit, dan sebagainya.

Pada tahun lalu melalui UU no 1 Tahun 2023 dicabut 4 dari 5 ayat pada pasal 36, lalu pada tahun yang sama dirubah dengan UU No 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Memang perlu 12 tahun sejak diundangkan untuk kemudian dirubah dengan UU lain yang lebih komprehensif, sementara kemajuan jaman tidak menunggu para legikslator menyelesaikan kerjanya.

Jadi, walaupun inovasi berbagai macam alat bayar sudah lama sebelumnya, tetapi payung hukumnya baru ada tahun lalu.