Tapal Batas Pintu Masuk Pengrusakan Kawasan Hutan

Sepertinya negara kalah dalam menekan laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia. Saban hari diberitakan kasus-kasus ilegal logging dan perambahan kawasan hutan, termasuk di Aceh.

Masyarakat selalu pihak yang menjadi korban dalam berbagai kasus itu, masalah ekonomi faktor utama kasus itu terjadi. Belum ada upaya serius dari pemerintah dalam membina perekonomian masyarakat yang tinggal pada zona merah kawasan hutan. Belum mampu memutuskan mata rantai ketergantungan ekonomi masyarakat pada hutan. Hasil hutan non kayu belum mampu memenuhi atau fokus utama perekonomian masyarakat. Cara instan dengan menebang kayu dianggap sebagai pilihan cepat dalam meraup keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi.

Selain faktor ekonomi, persolan ketidakjelasan tapal batas menjadi alasan masyarakat dalam melancarkan aksi ilegalnya. Tanggung jawab negara dalam penetapan tapal batas, namun kesadaran masyarakat juga menjadi penting dalam konteks ini. Aktifitas ilegal yang dilakukan masyarakat tidaklah bersifat tunggal. Tersedianya pasar dan pemberi modal menjadi perangsang maraknya deforestasi di Aceh.

Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum hanya mampu menangkap pelaku ditingkat tapak, masyarakat. Namun gagal dalam mengungkapkan modul, peta pasar, serta aktor utama dalam kasus tersebut. Dilain sisi, ketergantungan pembangunan pada material kayu juga memperparah kondisi ini. Material ilegal ikut menjadi bagian dalam pemenuhan material pembangunan yang didanai dengan uang negara.

Ketidaktegasan penggunaan material dari sumber legal juga menjadi pintu masuk permainan kayu ilegal di Aceh. Banyak panglong kayu yang memiliki izin operasional, namun umumnya bahan baku diambil dari kayu ilegal. Kondisi ini bagian dari kasus pencucian kayu dari ilegal menjadi legal.

Patok tapal batas kawasan hutan tidak jelas keberadaannya dilapangan. Banyak daerah pemukiman yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan tidak dibuat patok tapal batas yang jelas. Selain itu, pola penetapan kawasan hutan yang tidak partisipatif juga faktor utama terjadinya konflik antara warga dengan negara.

Masyarakat membutuhkan wilayah kelola yang cukup, perebutan ruang dengan masyarakat harus segera dihentikan. Pemerintah harus fokus pada kebijakan pemenuhan ruang untuk masyarakat. Penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan kehutanan semakin mempersempit wilayah kelola masyarakat.

Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin usaha. Karena dalam banyak kasus, kehadiran investor juga belum mampu menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, kehadiran mereka semakin memperparah kondisi konflik ruang dengan masyarakat.