Tapal Batas Pintu Masuk Pengrusakan Kawasan Hutan

in esteem •  11 days ago

image
Sepertinya negara kalah dalam menekan laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia. Saban hari diberitakan kasus-kasus ilegal logging dan perambahan kawasan hutan, termasuk di Aceh.

Masyarakat selalu pihak yang menjadi korban dalam berbagai kasus itu, masalah ekonomi faktor utama kasus itu terjadi. Belum ada upaya serius dari pemerintah dalam membina perekonomian masyarakat yang tinggal pada zona merah kawasan hutan. Belum mampu memutuskan mata rantai ketergantungan ekonomi masyarakat pada hutan. Hasil hutan non kayu belum mampu memenuhi atau fokus utama perekonomian masyarakat. Cara instan dengan menebang kayu dianggap sebagai pilihan cepat dalam meraup keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi.

image
Selain faktor ekonomi, persolan ketidakjelasan tapal batas menjadi alasan masyarakat dalam melancarkan aksi ilegalnya. Tanggung jawab negara dalam penetapan tapal batas, namun kesadaran masyarakat juga menjadi penting dalam konteks ini. Aktifitas ilegal yang dilakukan masyarakat tidaklah bersifat tunggal. Tersedianya pasar dan pemberi modal menjadi perangsang maraknya deforestasi di Aceh.

Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum hanya mampu menangkap pelaku ditingkat tapak, masyarakat. Namun gagal dalam mengungkapkan modul, peta pasar, serta aktor utama dalam kasus tersebut. Dilain sisi, ketergantungan pembangunan pada material kayu juga memperparah kondisi ini. Material ilegal ikut menjadi bagian dalam pemenuhan material pembangunan yang didanai dengan uang negara.

Ketidaktegasan penggunaan material dari sumber legal juga menjadi pintu masuk permainan kayu ilegal di Aceh. Banyak panglong kayu yang memiliki izin operasional, namun umumnya bahan baku diambil dari kayu ilegal. Kondisi ini bagian dari kasus pencucian kayu dari ilegal menjadi legal.

Patok tapal batas kawasan hutan tidak jelas keberadaannya dilapangan. Banyak daerah pemukiman yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan tidak dibuat patok tapal batas yang jelas. Selain itu, pola penetapan kawasan hutan yang tidak partisipatif juga faktor utama terjadinya konflik antara warga dengan negara.

Masyarakat membutuhkan wilayah kelola yang cukup, perebutan ruang dengan masyarakat harus segera dihentikan. Pemerintah harus fokus pada kebijakan pemenuhan ruang untuk masyarakat. Penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan kehutanan semakin mempersempit wilayah kelola masyarakat.

Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin usaha. Karena dalam banyak kasus, kehadiran investor juga belum mampu menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, kehadiran mereka semakin memperparah kondisi konflik ruang dengan masyarakat.
image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  Trending

Selain faktor ekonomi yang menjadi alasan. Kebiasaan dan sudah pernah merasakan hasil yang menguntungkan membuat mereka selalu di jalur yang salah tanpa peduli akibat dari perbuatannya.

·

Iya bang ya. Kadang udah keenakan jadi masa bodoh.

Tepat, saya sependapat

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nasir83 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.