Kenapa kaku bangets sama aturan ya, perkara ngopi di kantor kan bisa pake dana sendiri. Mau partisipasi? Terus pake gaya "dari bawah ke atas"

Ketiadaan penghargaan dan kemitraan lokal yang telah lama membuat konsep "dari bawah ke atas" sulit dilakukan. Jumlah yang mau aktif dan "non-blok" juga menurun. Sehingga dibuatlah aturan dalam proses legislasi.

Nah, masalahnya adalah partisipasi adalah program up to down. Pusat buat aturan, daerah makan mentah-mentah. Kalaupun ada yang kreatif, itupun hanya beberapa dan tidak merata.

Kadang, kata "partisipasi masyarakat" dan "pemantau pemilu" dipaksakan dalam pertanggungjawaban memantau pilkada satu pasangan calon. Namun, mereka lupa, itu yang mau "berpartipasi" tidak dibayar negara, tidak mendapatkan akses, tidak dianggap, kadang malah dipersulit hanya karena administrasi.

Apakah susah untuk membuka diri terlebih dahulu. Mencari informasi semua lembaga pemantau, organisasi pemuda dan mahasiswa, lembaga kajian dan lainnya di daerah kita. Terus mencari jurnalis lokal yang bekerja di daerah.

Kemudian, beli paket untuk telp, sms dan WA. Kabari mereka semua, ajak ngopi sekali seminggu di kantor. Misalnya setiap sabtu sore. Bercerita dan membangun konsep partisipasi dalam pemilu. Dari ngopi-ngopi, akan kita temukan cara yang cukup sederhana dan sesuai untuk semua. Agar semua aktif berpartisipasi.

Jika Aku

Jika aku seorang komisioner, akan ku ubah satu ruangan, kalau ada, kalau tidak, buat warung tempo doeloe dengan memamfaatkan halaman menjadi ruang partisipatif. Silahkan datang ke kantor, kita ngopi pagi setiap jam 08.00-10.00 dan ngopi sore pada jam 16.00-18.00.

Ada dispenser dengan galon terisi. Kadang kalau di daerah airnya masih bersih, jadi sediakan aja pemasak air. Kopi, gula, teh tersedia di atas meja. Siapkan wifi untuk yang ngopi. Nah, kita bisa ngobrolin pemilu dan membangun emosional.

Mudah? Tentu, bahkan tidak perlu pembasan pengadaan atau alokasi dana. Cukup membagi dari sebagian rezeki.

Akan tetapi, kita harus apresiasi beberapa penyelenggara pemilu daerah yang kreatif dan inovatif juga komunikatif. Mereka telah mampu mendalami pemilu dan membumikannya. Sehingga layak mendapatkan penghargaan, seperti para penerima Bawaslu Award.

Bagi yang lain, ayolah, bukankah ada istilah "mendengar", "memanggil", "mengawasi". Ada juga istilah Rumah Pintar Pemilu, Pojok Pengawasan, Kursus Pemilu, dan sebagainya. Tidak akan rugi meramaikan kantor. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita memiliki dua telinga. Tapi hanya punya satu mulut. Pahamilah.

Pada akhirnya, akan terjawab pertanyaan, apa dan bagaimana pemenuhan partisipasi masyarakat sesuai UU Pemilu? Sudahkah kita berupaya mengaktifkan masyarakat?

Andrian Habibi, seorang yang bukan siapa-siapa