Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Makna "di tangan rakyat" terlaksana dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pasal 23 UUD 1945). Pemilihan umum adalah proses pemenuhan keadulatan rakyat dengan menggunakan tangan rakyat.

Secara sederhana, rakyat yang memenuhi kategori sebagai pemilih berhak memilih dengan cara mencoblos. Kegiatan mencoblos inilah salah satu ikhtiar menjelaskan 'kedaulatan di tangan rakyat' melalui 'pemilihan umum setiap lima tahun sekali'.

Akan tetapi, untuk benar-benar memenuhi keadulatan rakyat tersebut. Maka, setiap rakyat harus berpartisipasi aktif dalam kepemiluan. Mulai dari pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sampai pengesahan atau pelatihan produk pemilu. Barulah pemilih yang bagian dari warga negara secara keseluruhan mendapatkan kedaulatannya. Sepanjang, aktifasi rakyat terpenuhi. Selama itulah nasib bangsa berada di tangan rakyat melalui sistem perwakilan hasil pemilu.

Partisipasi Rakyat

Untuk itu, Penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu berupa membumikan pemilu. Dalam artian, setiap kegiatan KPU dan Bawaslu bertujuan mengaktifkan pemilih. Sehingga setiap pemilih dalam berpartisipasi aktif. Apakah ikut serta mensosialisasikan aturan perundang-undangan, tahapan dan pengawasan pemilu. Agar pemilu terlasana secara demokratis dan menampilkan sistem keterwakilan, lembaga eksekutif dan legislatif, atas kehendak rakyat.

Ramlan Surbakti (Kompas: 2014) dalam artikel 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu' menyinggung salah satu bagian partisipasi, yakni 'keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan dan atas proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Ramlan Surbakti juga mengatakan bahwa partisipasi pemilih juga terlihat dari keterlibatan memantau pemilu, memilih di TPS dan melakukan pendidikan politik.

Sepakat dengan Ramlan, kehadiran pemilih yang cerdas dan tercerahkan adalah ihwal pemenuhan keadulatan raktat. Dengan hadirnya partisipasi pemilih. Kita bisa membayangkan bagaimana proses pemilu berlangsung sesuai amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, selama pemilih hanya merasa bahwa dirinya sebatas objek pemilihan. Tujuan mengaktifkan pemilih terasa sulit. Butuh suatu stimulus untuk mengaktifkan warga negara yang memilih kemampuan melalui tangannya untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Relawan Demokrasi

Demi menciptakan pemilih yang berdaulat atas pilihan. KPU pernah menyusun dan melaksanakan program relawan demokrasi. Relawan Demokrasi adalah bagian dari tanggungjawab KPU untuk mendidik pemilih. Dengan program pendidikan, diharapkan pemilih mampu menjadi penyambung lidah, pelanjut ide, penjelas teknis kepada pemilih disekitarnya.

Niatan pembentukan Relawan Demokrasi adalah harapan agar masyarakat mampu mendorong dan menumbuhkembangkan kesadaran, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Karena pemilu adalah bentuk teknis yang mampu menjawab kebutuhan bangsa dan negara mencapai tujuan dan cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pencerahan atas kepentingan pemilu, Relawan Demokrasi akan membantu terciptanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan bijaksana. Meraka juga harus mampu memperbaiki teknis di lapangan dari pemilu ke pemilu.

Menurut KPU, Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kualitas proses pemilu; (2) Meningkatkan partisipasi pemilih; (3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; dan (4) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Agar tercapai tujuannya, KPU berusaha melatih Relawan Demokrasi agar memahami arti entingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi. Kemudian, Relawan Demokrasi wajib memiliki pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.

Kemudian, Relawan Demokrasi mampu mensosialisasikan tata cara pemberian suara dalam pemilu, juga mengenali setiap peserta pemilu.
Demi menguatkan peran Relawan Demokrasi, KPU juga menyusun program penguatan literasi kepemiluan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bahan panduan pengetahuan tentang Pemilu. Mulai dari program 'Rumah Pintar Pemilu' yang buku-bukunya bisa di unduh secara bebas. Sampai program sosialisasi pemilu berbasis keluarga.

Pengawasan Partisipatif

Di lain sisi, Bawaslu terus berupaya meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Beberapa program Bawaslu antara lain: Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, Pramuka Pengawas Pemilu, Kader Pengawas Pemilu dan menerbitkan berbagai buku pengawasan partisipatif.

Semua relawan partisipatif sahabat Bawaslu, relawan pengawas - pramuka - dan kader pengawas, memiliki tujuan untuk memahamkan masyarakat tentang pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran pemilu dan bagaimana penegakan hukum dan keadilan pemilu. Tentu saja, kerja-kerja mereka selain sosialisasi produk Bawaslu adalah mencari, menemukan dan mencatat informasi untuk melapor kepada Bawaslu beserta jajarannya. Sehingga Bawaslu bisa memenuhi rasa keadilan pemilu dari penegakan hukum sesuai UU Pemilu.

Dari kaca mata Bawaslu, penguatan mitra yang partisipatif adalah keharusan. Karena program pengawasan menjadi fokus utama sesuai niatan di balik kelahiran lembaga pengawas satu-satunya di dunia. Bawaslu perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat pemilih. Agar penyelenggaraan pemilu terlaksana sesuai asas-asas pemilu dan lepas dari segala bentuk kecurangan. Kita mengetahui bahwa pelbagai pelanggaran, kecurangan bahkan politik uang masih menjadi hantu bagi demokrasi Indonesia.

Belum Partisipatif

Akan tetapi, sekuat tenaga KPU dan Bawaslu menciptakan program pemilu yang partisipatif. Masih saja kedua lembaga penyelenggara itu tersandung secara pemikiran dan tindakan. Kata partisipatif muncul dengan dasar keaktifan secara menyeluruh. Jika Penyelenggara pemilu saja yang aktif. Bagaimana kita bisa percaya bahwa KPU dan Bawaslu secara tulus membawa masyarakat untuk partisipatif?

Hal ini dibuktikan dengan kejadian-kejadian teknis yang sepele. Misalnya, beberapa diskusi sebagai bentuk pendidikan pemilih terkesan pilih-pilih. Ada pihak yang bisa setiap saat berdiskusi. Ada pihak yang harus menyurati berkali-kali. Itupun belum tentu bisa menerima informasi, penejalan dan pengetahuan teknis kepemiluan dari penyelenggara.

Contoh lain, sejak Komisioner penyelenggara pemilu dilantik untuk periode 2018-2023. Belum ada dari KPU, Bawaslu dan DKPP yang memfokuskan kegiatan partisipasi aktif pemuda dalam pemilu. Organisasi koalisi pemuda, seperti kelompok Cipayung dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terkesan jauh dari penyelenggara. Bukannya diajak mendekat untuk merapat.

Bahkan, ada kesan pemuda tidak perlu aktif dalam kepemiluan. Paling-paling diajak untuk hadir di beberapa seminar. Setelah itu? Pemuda masih dipaksa menerima amanah 'agen pembaharuan' dan 'agen kontrol sosial' dengan kemandirian sendiri.

Oleh karena itu, pemilu yang partisipatif harus terencana, terlaksana dan terevaluasi dengan baik. Penyelenggara pemilu masih bisa menjalankan program pemilu yang partisipatif. Apalagi tahapan pemilu masih cukup memberikan nafas pembaharuan untuk mencerahkan pemilih.

Jika KPU dan Bawaslu menyusun program terencana secara terstruktur, sistematis dan massif. Bisa saja niatan masyarakat turut aktif dalam pemilu bisa tercapai. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia misalnya siap membantu sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Itupun jika penyelenggara menganggap pemantau pemilu sebagai salah satu bentuk tercapainya pemilu demokratis yang berintegritas.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan bahwa secara personal, baik Komisioner maupun Pegawai Negeri Sipil di kesekretariatan penyelenggara pemilu wajib partisipatif terlebih dahulu. Istilahnya, sebelum mengajari orang lain, maka pahami dan kerjakan apa yang ingin diajarkan. Sebelum mengumbar pemilu yang partisipatif. Maka penyelenggara harus aktif menjemput bola, minimal biar terkesan partisipatif.

Oleh Andrian Habibi, Divisi Kajian KIPP Indonesia