Banjir dan Class Action Warga Jakarta untuk Pemerintah

Sumber

Banjir telah surut di banyak tempat di Ibu Kota Jakarta. Namun perasaan para korban masih tetap terluka. Mereka sangat kecewa karena banjir berulang. Menganggap Pemerintah DKI tak serius menanganinya dari tahuan ke tahun. Sehingga korban harta dan jiwa kembali dan kembali terjadi.

Padahal menurut saya, Pemerintah DKI, sejak era Jokwi, Ahok bahkan kini di era Anies Baswedan terus melakukan upaya-upaya yang terencana. Semuanya untuk mencegah banjir kembali merendam ibu kota. Namun tentu saja, upaya ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa sim salabim.

Lihat saja soal normalisasi sungai. Soal kanal timur dan barat yang terus dibangun untuk mengahali air langsung ke teluk Jakarta.

Tapi bagi ratusan korban banjir di Jakarta, mereka tak mau tahu. Mereka pun telah mengajukan pengaduan melalui pusat-pusat yang dibentuk oleh gerakan-gerakan lokal untuk mempersiapkan class action terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mereka menuntut kompensasi dan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik setelah banjir parah kemarin.

Mereka menggunakan pengacara di bawah Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020, Yayasan Bantuan Hukum Jakarta dan Tim Advokasi Korban Banjir Bekasi 2020 masing-masing mendirikan pusat pengaduan mereka sendiri pada 6 Januari.

Pusat-pusat tersebut adalah bagian dari persiapan untuk gugatan aksi kelas yang ingin diajukan kelompok-kelompok tersebut terhadap administrasi masing-masing atas dugaan kegagalan mereka untuk mengantisipasi banjir hebat.

Pada akhirnya, apapun yang dilakukan masyarakat, semoga tak membutakan mata mereka. Sebaliknya tak membuat pemeritah menyerah untuk terus berbuat demi warganya.

Hutan telah rusak. Alam terganggu. Perubahana iklim global juga semakin kencang. Inilah sumber masalahnya.