Konsep Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (The Concept of Democracy and people power)

Sahabat steemian yang saya banggakan semua, untuk pada malam hari ini saya akan membahas tentang soalan demokrasi, menarik membahas tentang demokrasi karena semua yang berhubungan dengan kebijakan suatu negara maka tentunya selalu berhadapan demokrasi, apalagi bicara dalam pemerintahan indonesia.

Terkait dengan Demokrasi tampaknya, tidak bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata kepemerintahan dan kegiatan politik Semua proses politik. dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Oleh karena itu bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas. Saya pada kesempatan ini ingin meninjau pelaksanaan demokrasi dalam Demerintahan kita.

Kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignity)

sahabat steemian semua, bahwa secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (the ultimate power) untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu. Bung Hatta dahulu mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang berdaulat rakyatnya bukan tuanku. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan sekelompok tuanku yang ada di Senayan maupun di kantor departemen pemerintah. Semua proses pembuatan kebijakan publik, yang menyangkut kepentingan rakyat harus di dasarkan pada kedaulatan ini. Suatu negara bisa dikatakan negara iika negara tersebut berdaulat.

Suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut mempunyai kekuasaan penuh dan eksklusif untuk membuat dan memaksakan hukum-hukum (law enforcement), berlaku untuk seluruh rakyat yang hidup di wilayah negara tersebut. Suatu negara yang berdaulat dikatakan demokrasi kalau uang berdaulat itu rakyatnya. Setiap negara yang berdaulat kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan politik yang diambil terletak pada somewhere dalam struktur politik pemerintahan yang secara ultimate dititipi kedaulatan oleh rakyatnya. Sekali Iagi di dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi harus diletakkan pada kedaulatan rakyat, bukan pada kedaulatan tuanku.

Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan atau kebijakan sehari-hari dalam setiap urusan dan aktivitas pemerintahan. Demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti, bahwa setiap perizinan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baru dikatakan sah jika seluruh rakyat ikut beramai-ramai membuat keputusan. Lain halnya dengan sistem kediktatoran yang menyatakan bahwa suatu izin, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah di bawahnya harus di sahkan oleh tandatangannya. Jika hal semacam itu terjadi, maka sistem tersebut bukannya kedaulatan rakyat melainkan kediktatoran rakyat (popular dictatorship).

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapa pun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (ultimate power) untuk memutus. di mana kekuasaan membuat keutusanp tetap berada di tangannya dan yang bisa didelegasikan Kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu.

Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan semua rakyat, maka pemerintahan itu disebut demokrasi. Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang, maka pemerintahannya dinamakan diktator. Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan beberapa orang, maka pemerintahannya oleh ilmuwan politik dikatakan sebagai pemerintahan oligarki atau aristokrasi.

Jika demokrasi dapat dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Timbul pertanyaan yang acap kali diajukan siapa yang disebut rakyat itu? Apakah rakyat itu semua orang yang secara fisik berada dalam wilayah suatu negara tertentu pada waktu tertentu pula? Dengan demikian semua bayi, orang asing, orang-orang yang berada di penjara, orang gila, dan lain sebagainya bisa disebut rakyat dalam pengertian demokrasi tersebut? Jawabnya ialah secara implisit kekuasaan berada pada semua orang dewasa yang sehat jasmani rokhani, warga negara dari suatu negara tersebut dan tidak terpidana. maka demikian pembahasan tentang Demokrasi kali ini sahabat stemian.

Translite google
Steemian friends that I am proud of all, for tonight I will discuss about the question of democracy, interesting to discuss about democracy because everything related to the policy of a country then of course always dealing with democracy, let alone talk in the government of Indonesia.

Associated with Democracy it seems, can not be separated from the discussion of matters relating to governance and political activities All political processes. and the institutions of government go hand in hand with the course of democracy. Therefore, democracy is a form of government organized and organized based on the principles of popular sovereignity, political equality, consultation or popular consultation, and based on the rules of majority rule. I am on this occasion wanting to review the implementation of democracy in our Democracy.

People's Sovereignty (Popular Sovereignity)

all that it can be briefly said that the principle of people's sovereignty emphasizes that the ultimate power to make decisions rests in the hands of all the people, rather than in the hands of some or one of a particular person. Bung Hatta used to say that the principle of sovereignty of the people who sovereign people is not my master. A democratic system of government is a system that puts sovereignty and power in the hands of the people, not in the hands of a group of masters in Senayan or in government departments. All public policy-making processes, which concern the interests of the people must be based on this sovereignty. A country can be said country if the country is sovereign. A country

it is said to be sovereign if it has full and exclusive power to enforce and enforce laws, applicable to all people living in the territory of that country. A sovereign state is said to be democracy if the sovereign's money is its people. Every sovereign state of supreme authority over political decisions is taken somewhere in the political structure of government ultimately sovereigned by its people. Once again in a democratic state the supreme power should be placed on the sovereignty of the people, not on your sovereignty.

This principle of popular sovereignty does not mean that all people directly make decisions or everyday policies in every business affairs and activities. Democracy based on the principle of people's sovereignty does not mean that every permit issued by a new government agency is said to be legitimate if all the people participate in making decisions. Another case with the dictatorship system that states that a permit, issued by the government agency under it must be signed by the signature. If such a thing happens, then the system is not the sovereignty of the people but the popular dictatorship.

The sovereignty of the people in a democratic system of government by the people may be lent or delegated the power of making such decision or policy to the legislature, the executive, the judiciary, the administrator, or to whomever he wishes to represent. People are said to be sovereign as long as they, rather than their representatives, still have ultimate power to break. in which power makes the decision fixed

are in his hands and which can be delegated to anyone who can be responsible for a certain period of time.

If the highest power is in the hands of all the people, then the government is called democracy. If the highest power is in the hands of one person, then his government is called a dictator. If the supreme power is in the hands of some, then his government by political scientists is said to be an oligarchic or aristocratic government.

If democracy can be attributed to its understanding of the sovereignty of the people, then the system of government must be done by the people, from the people and for the people. The question that is often asked who called the people? Are the people all physically in the territory of a particular country at any given time? Thus all infants, foreigners, prisoners, madmen, etc. can be called people in the sense of democracy? The answer is implicitly the power resides in all healthy adults of rokhani, the citizen of a country and not a convict. then the discussion about Democracy this time stemian friend.