Pieter Cornelis Feith Pria Rotterdam di Balik Misi Perdamaian Aceh

Untuk memonitor implementasi dan komitmen Pemerintah RI dan GAM dalam menjelankan MoU Helsinki, kedua pihak sepakat membentuk sebuah tim Aceh Monitoring Mission (AMM). Tim yang bertugas sejak 15 September 2005 ini adalah misi Uni Eropa pertama di Asia dan bentuk kerja sama yang pertama dengan negara-negara ASEAN.

AMM diberi mandat awal untuk 6 bulan misi di Aceh, tapi kemudian diperpanjang hinggna 15 Desember 2006. AMM bertugas menyelidiki dan memutuskan pengaduan serta tuduhan pelanggaran terhadap nota kesepahaman, serta membentuk dan memelihara hubungan dan kerja sama yang baik dengan para pihak.

AMM berhasil melakukan peluncutan senjata GAM dan pemulangan TNI/Polri non organik dari Aceh. Sesuai nota kesepahaman, GAM menyerahkan 840 pucuk senjatanya untuk dimusnahkan, dan pemerintah Indonesia menarik 14.700 TNI dan 9.100 polisi dari Aceh. Misi AMM di Aceh dibiayai dari anggaran Uni Eropa sebesar 9,3 juta Euro dan kontribusi negara-negara anggota Uni Eropa 6 juta Euro.

Pieter Cornelis Feith sumber

Dengan dana sebesar itu AMM menjalankan misi di Aceh dalam memonitor : demobilisasi GAM dan penghancuran senjata beserta amunisinya, relokasi dari kekuatan militer non organik dan pasukan polisi non organik, reintegrasi anggota aktif GAM, penegakan HAM, proses pergantian legislatif, menengahi kasus-kasus amnesti yang masih diperdebatkan, menengahi komplain-komplain dan pelanggaran-pelanggaran terhadap MoU Helsinki, serta membentuk kerja sama yang baik dengan kedua belah pihak.

Untuk menjalankan semua misi itu AMM membuka kantor di Banda Aceh. Sebagai kantor pusatnya AMM menggunakan sebuah gedung di lingkungan Universitas Syiah Kuala, sementara di daerah dibuka 11 kantor distrik. Misi ini diketuai oleh Pieter Feith asal Belanda yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Urusan Politik dan Militer di Dewan Sekretaris Jenderal Uni Eropa. Pria bernama lengkap Pieter Cornelis Feith ini lahir pada 9 Februari 1945 di Rotterdam, Belanda.

Pieter Feith menempuh pendidikan politik di University of Lausanne, Switzeland, kemudian melanjutkan ke The Fletcher School of Law and Diplomacy di Medford, Mass, Amerika tamat 1970. Dari sana ia bekerja di Kementerian Luar Negeri Belanda. Pieter Feith juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Politik Kementrian untuk PBB selama tiga tahun (1982-1985), serta Ketua UN Conference of State Parties to the Chemical Weapon Convention pertama di Hague pada Mei 1997.

Pieter Feith mengunjungi petinggi GAM di Swedia untuk misi perdamaian Aceh sumber

Pada Desember 1995 the NATO Nort Atlantik Council menujuk Pieter Feith sebagai penasehat politik untuk komandan IFOR di Bosnia-Herzegovina. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pasukan Balkan NATO yang terlibat dalam penempatan pasukan KFOR di Kosovo pada 1999. Pieter Feith juga berhasil mencegah konflik pada musim semi 2001 di Serbia Utara melalui pelucutan senjata kelompok etnis Albania yang menolak masukanya masukan keamanan Yugoslavia dan Serbia di Zona Keamanan Umum. Atas pengalamannya itulah Pieter Feith ditunjuk Uni Eropa untuk memimpin AMM di Aceh.

Sebagai Wakil Kepala AMM ditunjuk perwira dari Malaysia, Jenderal Muhammad Rozi. Pria kelahiran 14 Maret 1951 ini pernah bertugas untuk misi PBB di Somalia. Pasukannya terlibat dalam insiden Bakara Market, Somalia pada 3 – 4 Oktober 1993. Pasukannya membantu menyelamatkan 99 tentara dari pasukan keamanan Amerika Serikat yang terkepung oleh para milisi di Bakara Market. Dalam operasi itu seorang anak buahnya tewas dan empat kenderaan bersenjatanya hilang. Ia juga pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan di Thailand dari tahun 2000 – 2003. Sebelum ditugaskan di AMM, Jenderal Muhammad Rozi merupakan Kepala Staff Angkatan Darat Markas Besar Angkatan Darat Kementerian Pertahanan Malaysia.

Justin Davies dari Inggris ditunjuk sebagai Kepala Staff AMM. Ia memimpin technical Assessment Mission yang ditempatkan di Aceh pada Agustus 2005 sebelum AMM resmi masuk ke Aceh. Misi penilaian teknis yang berjumlah 80 orang itu merupakan awal dari Initial Monitoring Presence (IMP) Uni Eropa dan ASEAN yang berada di Aceh pada saat gencatan senjata antara GAM dan TNI. Misi IMP memberikan kontribusi penting dalam membangun rasa saling percaya antara kedua pihak yang bertikai di Aceh. IMP juga yang merencanakan dan melaksanakan penempatan AMM di Aceh.

Sebelum ditugaskan ke Aceh, pensiunan angkatan darat Inggris ini pernah bertugas untuk PBB selama pengepungan Sarajevo (1994-1995). Ia juga pernah memimpin tim lapangan UNHCR dan NATO di Bosnia (1997 – 1998). Pernah juga bertugas di Irlandia Utara pada 1996 setelah kegagalan gencatan senjata Tentara Republik Irlandia.

Jenderal Muhammad Rozi Wakil Kepala AMM asal Malaysia sumber

Selain itu ada Letnan Jenderal Nipat Thonglek dari Thailand yang menjabat sebagai Principal Deputy Head of Mission. Pria kelahiran 14 Oktober 1955 ini pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Kebijakan dan Perencanaan di Angkatan Bersenjata Thailand dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dari Angkatan Pertahanan Finlandia dikirim Mayor Jenderal Jaakko Oksanen. Ia menjabat sebagai Wakil Kepala Misi Operasi AMM di Aceh. Mantan Panglima Militer Provinsi Lapland, Finlandia ini setelah negoisasi tahap pertama pada Januari 2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAM, ia ditunjuk sebagai Penasehat Militer untuk Presiden Ahtisaari. Pria kelahiran 17 mei 1948 ini bertugas untuk bidang pelucutan senjata dan pemantauan.

Sementara untuk Wakil Kepala Misi Bidang Amnesti, Reintegrasi dan Hak Azasi Manusia ditunjuk Renata Tardioli. Ia merupakan master hukum bidang International Realktions di University of Cambridge, Inggris. Ia pernah bekerja dalam misi PBB untuk referendum di Sahara Barat dari November 1997 hingga Februari 1998. Ia juga pernah bertugas di Liberia dalam misi yang sama.