Ketika Senator Amerika, Menhan Swedia dan Royal College Inggris Tertarik Pada Perdamaian Aceh

Keberadaan AMM dalam mengawal dan menjalankan misi perdamaian di Aceh menarik perhatian dunia. Para petinggi berbagai negara menjambangi kantor AMM di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Pedamaian Aceh telah jadi semacam model bagi misi perdamaian di berbagai belahan dunia. Proses perdamaian yang sedang digalakkan di Aceh waktu itu benar-benar telah jadi daya pikat.

Pada Sabtu, 25 Februari 2006 delegasi dari Amerika Serikat, termasuk senator Feingold, Kanselir Politik Kedutaan Besar Amerika, Ketua Desjardins, dan Komandan Pasifik Amerika Laksamana Fallon betandang ke kantor AMM. Delegasi Amerika Serikat itu melihat langsung dan melibatkan diri dalam pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) di Banda Aceh. Mereka berdiskusi tentang perkembangan-perkembangan yang telah dicapai dalam proses perdamaian Aceh.

Laksamana Fallon ketua delegasi Amerika berkunjung ke kantor AMM di Universitas Syiah Kuala sumber

Delegasi Amerika tersebut juga berkunjung ke daerah untuk melihat langsung perkembangan perdamaian Aceh dan implementasi MoU Helsinki di daerah-daerah. Laksamana Fallon bersama AMM, perwakilan GAM, dan RI melakukan pertemuan lanjutan di Pendopo Bupati Pidie. Fallon dua hari sebelumnya, yakni pada 23 Februari 2006 juga telah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua AMM Pieter Feith di Jakarta membahas isu Aceh. Mereka mendiskusikan tentang aspek proses perdamaian, isu-isu regional dengan kepentingan yang saling menguntungkan.

Pada 13 Maret 2006, Komisaris Polisi Kerajaan Brunai Darussaalam, Pehin Zainudin juga mengunjungi AMM. Selain menjenguk kontingen Brunai di AMM, juga sebagai kunjungan kehormatan kepada Ketua AMM Pieter Feith. Dalam pertemuan itu Pieter Feith menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Brunai Darussaalam yang telah berpartisipasi dalam misi AMM di Aceh.

Kunjungan Pehin Zainudin itu kemudian dilanjutkan dengan kunjungan susulan dari Wakil Menteri Pertahanan Brunai Darussalam, Pehin Yasmin pada Senin 5 Juni 2006. Pehin Yasmin dan Pieter Feith mendiskusikan hal-hal yang telah dipelajari dalam perdamaian Aceh yang berhubungan dengan kerja sama Uni Eropa dan ASEAN. Uni Eropa melihat misi AMM di Aceh sebagai sebuah model masa depan untuk bekerja sama dengan ASEAN dalam konteks Komunitas Keamanan ASEAN yang dikembangkan.

Komisaris Polisi Brunai Darussalam berpose bersama staf AMM di Aceh sumber

Pemerintah Swedia juga mengirimkan Menteri Pertahanan Leni Björklund ke Aceh bersama Badan Penyelamatan Swedia (Swedish Rescue Service Agency – SRSA) pada 8 Agustus 2006. Kunjungan itu juga didampingi Duta Besar Swedia untuk Indonesia Lennart Linnér serta Ketua Departemen Operasi Kemanusiaan SRSA, Kjell Larsson. Menteri Pertahanan Swedia dan delegasinya menyaksikan langsung kerja tim SRSA di Aceh khususnya dalam bidang pengadaan logistik dan bantuan teknis kepada AMM. Sebelumnya SRSA juga sudah berkontrubusi membantu masyarakat Aceh dalam usaha-usaha kemanusiaan setelah bencana gempa dan tsunami.

Menteri Pengembangan Belanda, Ms Agnes van Ardenne bersama Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr Nikolaos van Dam dan rombongannya juga mengunjungi kantor pusat AMM di Banda Aceh pada 9 September 2006. Mereka mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua AMM, Dato’ Muhammad Rozi bin Baharom dan para anggota senior AMM. Pertemuan itu membahas kelanjutan dukungan keuangan dari Pemerintah Belanda untuk misi AMM di Aceh.

Menteri Pengembangan Belanda, Ms Agnes van Ardenne saat berkunjung ke kantor AMM di Universitas Syiah Kuala sumber

Tiga hari kemudian, 12 September 2006, calon ketua pemantau Uni Eropa untuk pemantauan Pilkada Aceh, Glyn Ford bersama delegasi Komisi Uni Eropa mengunjungi AMM di Banda Aceh. Mereka mendiskusikan isu-isu politik dan teknis berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Aceh yang akan dilaksanakan pada 11 Desember 2006. Pilkada pertama setelah konflik ini akan dipantau oleh misi pemantau pemilu Uni Eropa (European Observation Mission - EOM). EOM merupakan misi yang terpisah dari AMM, karena AMM tidak mempunyai mandat untuk memantau Pilkada.

Perdamaian Aceh juga menarik minat akademisi luar negeri untuk melakukan kajian. Pada 17 September 2006, 12 staf senior dari Royal College of Defence Studie, Inggris mengunjungi AMM. Mereka yang berasal dari berbagai negara tersebut mengikuti program pendidikan satu tahun di London. Kedatangan mereka ke Aceh disambut ketua AMM Pieter Feith dan staf senior AMM lainnya. Dalam kunjungan satu hari tersebut kajian mereka terfokus pada isu-isu yang terkait dengan proses perdamaian dan aspek-aspek operasional dari misi pemantau, serta peningkatan kerja sama mutual antara Uni Eropa dan ASEAN.

Pada 19 November 2006 giliran Duta Besar Hak Azasi Manusia Swedia, Jan Nordlander yang mengunjungi AMM. Ia memaparkan tentang temuan mengenai HAM selama mandat misi AMM di Aceh, serta konteks perkembangan HAM yang lebih luas di Indonesia.

Duta Besar Hak Azasi Manusia Swedia, Jan Nordlander saat mengunjungi kantor AMM sumber

Lima hari kemudian, 24 November 2006, Menteri Pertahanan Finlandia bersama penulis pendamping laporan penting tentang “perempuan, perang, dan damai” Elisabeth Rehn mengunjungi AMM. Pertemuan dengan staf senior dan lokal AMM di banda Aceh itu membahas isu-isu HAM dan gender, serta implementasi Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK-PBB) tentang wanita, perdamaian, dan keamanan. Resolusi 1325 merupakan resolusi pertama yang disetujui DK-PBB secara khusus ditunjuk pada dampak perang dan wanita, dan kontribusi wanita dalam resolusi konflik dan perdamaian yang berkelanjutan.

Empat hari setelah itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia paul Freiherr von Maltzahn juga mengunjungi AMM di Banda Aceh. Kunjungan kehormatan itu membahas tentang kemajuan yang dicapai dalam proses perdamaian Aceh. Pembicaraan dalam pertemuan mereka lebih fokus pada tantangan dan kesulitan AMM sebagai sebuah misi gabungan Uni Eropa dan ASEAN.

Menteri Pertahanan Finlandia Elisabeth Rehn saat mengunjungi AMM sumber