Kekecewaan SBY Pada GAM dan Kisah Pengepungan Rawa Cot Trieng

Memasuki minggu kedua Ramadhan, 13 November 2002, Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengunjungi Aceh. Sebagaimana dilansir Serambi Indonesia edisi 14 November 2002, di sela-sela kunjungannya ke beberapa daerah, SBY kembali mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) agar mau menandatangani perjanjian damai pada 17 Ramadhan.

Kemudian dalam acara silaturrahmi dengan tokoh masyarakat, ulama dan pemuda di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya di halaman Pendapa Bupati Tapaktuan, SBY kembali mengemukakan kekecewaan pemerintah atas sikap GAM yang menunda penandatanganan.

SBY mengatakan, padahal dari sembilan kali pertemuan yang dipimpin langsung Menkopolkam dengan pihak HDC di Jakarta, Banda Aceh, Singapura, Sukabumi, dan Paris, telah terjadi sebelas kali pertukaran draf yang diajukan RI untuk diperbaiki, dikoreksi dan disempurnakan.

Susilo Bambang Yudhoyono sumber

Dalam hal ini tentunya juga dikomunikasikan dengan GAM. Karena itulah SBY mempertanyakan sikap GAM yang menunda penandatanganan sampai batas waktu setelah idul fitri. SBY mengaku sangat kecewa karena draf yang sudah dikomunikasikan berkali-kali dalam pertemuan yang berkali-kali pula, GAM malah memutuskan menunda perjanjian tersebut.

Sementara pada hari yang sama, sebagaimana dilansir Media Indonesia, edisi 14 November 2002, pengepungan terhadap GAM di Cot Trieng oleh pasukan TNI sudah mencapai jarak yang sangat dekat. Kedua pasukan hanya berjarak sekitar 200 meter. Masing-masing pihak dalam jarak bidik dan siap tembak. Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf AY Nasution memimpin langsung pengepungan tersebut. Namun saat itu menurutnya TNI belum menyerbu tapi dalam keadaan siaga penuh menunggu perintah komando.

Pengepungan GAM itu sudah berbentuk huruf O dari sebelumnya yang berbentuk huruf L yang dipersempit dari model huruf U, dan terakhir dipermanenkan dengan model pengepungan huruf O dimana GAM diyakini TNI masih terkurung di dalamnya. Hal ini diyakini pula oleh TNI akan menyempitkan ruang gerak GAM dan mempermudah penyerangan oleh TNI karena wilayah pengepungan hanya sekitar dua kilometer saja.

Saat itu Tim Orientasi (TO) sebagai cikal bakal Tim Monitoring (TM) dari HDC mulai melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai daerah di Aceh setelah mengadakan konferensi pers pada 15 November 2002 di Hotel Kuala Tripa. Dari sejumlah wartawan yang diundang juga hadir beberapa tokoh dan ulama Aceh, termasuk dari tim 6.

Dalam konferensi pers tersebut, Project Meneger HDC untuk Aceh David Gorman dan Wiliam “Bill” Dowell bertindak sebagai juru bicara HDC yang didampingi Menejer Unit Informasi Publik Fahmi Yunus. Acara ini menarik perhatian wartawan karena HDC yang sebelumnya dikenal sangat tertutup dengan pers, mengadakan konferensi pers kedua kalinya setelah Direktur HDC Martin Griffith dari Jenewa melakukan hal yang sama sebelumnya.

Sket pengepungan GAM di Rawa Cot Trieng oleh TNI sumber

Wartawan mencoba memperoleh informasi seputar peran HDC dan OT atau Tim Orientasi (TO), melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Diantara pertanyaan wartawan yang dijawan oleh Bill adalah tentang kehadiran OT untuk mempersiapkan data-data mengenai kebutihan logistik, komunikasi, medis, dan beberapa keperluan lainnya untuk mendukung dan mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kepentingan TM yang akan dihadirkan setelah penandatanganan disepakati dan ditandatangani. Jadi, katanya, ketika TM datang ke Aceh segala sesuatu menyangkut sarana dan prasarana kerja mereka sudah dipersiapkan.

Pada kesempatan itu HDC juga menyampaikan bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa dalam masa penundaan penandatanganan akan dapat dicapai suatu kesepahaman dalam waktu dekat, karena itu juga merupakan keinginan semua pihak.

Kunjungan pertama OT-HDC adalah ke Kota Sigli. Dalam rombongan mereka ikut serta TMMK Pusat Banda Aceh yang diwakili Dr Yusni Saby MA dan Ir Abdul Gani Nurdin, juga ikut staf PIU dan sekitar 20 wartawan dari berbagai media lokal, nasional, dan internasional yang sengaja diundang HDC untuk meliput kegiatan mereka di daerah.

Karena HDC akan menempatkan anggota OT-nya di setiap daerah yang aktivitansya membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah setempat, maka HDC memilih untuk mengadakan pertemuan sekaligus silaturrahmi dengan tokoh Muspida, ulama, dan tokoh masyarakat. Pertemuan dilakukan di ruang pertemuan Bupati Pidie.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain: Bupati Pidie Drs Abdullah Yahya, Dandim Pidie Supartodi, Kapolres, Kajari, Ketua MPU Pidie, Ketua DPRD Pidie, dan pihak HDC. Tanya jawab dalam pertemuan itu dimoderatori oleh Dr Yusni Sabi MA. Usai pertemuan itu tim OT mengunjungi daerah-daerah lain setelah Sigli, yakni Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, dan Melaboh untuk melakukan hal yang sama.