Understanding Of Hadih Maja, Philosophy of Life of Aceh Community (Bilingual) Part 1; Government
In the previous discussion I discussed Hadih Maja in general and briefly as a form of introduction to one of Aceh's philosophies (https://steemit.com/philosophy/@lamkote/understanding-of-hadih-maja-philosophy-of-life- of -aceh -community-bilingual). To better understand about Hadih Maja, I made a series of special posts about Hadih Maja, which I will describe in several sections.
For this discussion I specialize on Hadih Maja in the aspect of government in general.
As the title quote above, Hadih Maja whos explains the government's problems very much, whether in the form of government, or the structure of government organizations, especially in the context of Aceh in the past. So this article will touch a bit on Aceh history.
This is not something "blow-up" in such a way, because the Aceh Kingdom in the past has a very complete organizational structure similar to the current system of government.
The most phenomenal and even memorized by almost everyone about government is;
Hukom Bak Syiah Kuala
Qanun Bak Putroe Phang
Reusam Bak Laksamana
Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut
The Law Implement By Syiah Kuala
Rules Are Reviewed By Princess Pahang
Emergency Rules Hold By Admiral
Law and Culture Like Substance With Character
In general, further could be explained the meaning of Hadih Maja above are:
Adat Bak Poe Teumeureuhom; the holder of political power and the exercise of government is the king or head of state. The stance of the word "Poe Teumeureuhom" is the idiom to the Sultan (Imam Malikul Adil) as the supreme leader of the state.
Hukom Bak Syiah Kuala; the holder of judicial power is the Mufti of the Kingdom of Aceh (Kadli Malikul Adil), in the modern era of this position the same as the Supreme Court. The word 'Syiah Kuala' is an appreciation of the name of a famous cleric in the history of Aceh, Syeich Abdur Rauf As-Singkily (Teungku Syiah Kuala).
Qanun Bak Putroe Phang; the people's mandate holder in the planing and making of the law is The People's Conference Assembly Hall (Legislative Assembly) with members who are the people of various regions in the federation of the Kingdom of Aceh. Uses of Putro Phang's name (Lady Pahang) as the symbol of being the highest form of honor to her, because the establishment of these institution is pioneered by 'Putroe Phang'.
Reusam Bak Laksamana; power in an emergency at the hands of the Minister of War (Wazirul Harb) called the Admiral (Commander of War).
Then as a binder, in these Hadih Maja added the sentence Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut; meaning that the implementation of government can't be separated from the control of the law, as well as two sides of the coin, mutual support and equip.
The explanation above has proved that Aceh has implemented a modern system of government since the past several centuries ago, where many countries / keraajaan at that time applied the system of absolute monarchy. Honestly, it makes me even more proud of Aceh and its history of greatness.
The other's Hadih Maja of similar government can also we see and relate to Hadih Maja above is
Leumoh adat jahee raja
Leumoh qanun tinggai bak kalam
Leumoh reusam gadoh budaya
The sentence can be interpreted;
Weaked Governance Due to Stupid Leaders
Weaked Laws If In The Books Only
Weaked Emergency Regulations Then The Culture Disappears
There are still a lot of Hadih Maja who are elucidate about the government, but it is impossible to review one by one due to limited knowledge and time.
In the upcoming post, I will explain Hadih Maja in another scope. The support, criticism, and suggestions very I hope to improve this article.
Hai Steemian.
Pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas Hadih Maja secara umum dan singkat sebagai bentuk pengenalan terhadap salah satu filosofi orang Aceh (https://steemit.com/philosophy/@lamkote/understanding-of-hadih-maja-philosophy-of-life-of-aceh-community-bilingual). Untuk lebih memahami tentang Hadih Maja, saya membuat serial postingan khusus tentang Hadih Maja, yang akan saya paparkan dalam beberapa bagian.
Untuk pembahasan kali ini saya khususkan pada Hadih Maja dalam aspek pemerintahan secara umum.
Sebagaimana kutipan judul di atas, Hadih Maja yang memaparkan persoalan pemerintahan sangat banyak, baik berupa bentuk pemerintahan, maupun susunan organisasi kepemerintahan, khususnya dalam konteks Aceh pada masa lampau. Jadi dengan sendirinya artikel ini akan bersinggungan sedikit tentang sejarah Aceh.
Hal ini bukanlah sesuatu yang di ‘blow-up’ sedemikian rupa, karena Kerajaan Aceh pada masa lampau telah memiliki susunan organisasi yang sangat lengkap yang mirip dengan sistem pemerintahan sekarang.
Hadih maja yang paling fenomenal dan bahkan terhapal oleh hampir semua orang tentang pemerintahan adalah
Hukom Bak Syiah Kuala
Qanun Bak Putroe Phang
Reusam Bak Laksamana
Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut
Hukum dilaksanakan oleh Syiah Kuala
Undang-undang dikaji oleh Putri Pahang
Aturan Darurat dipegang oleh Panglima
Hukum dan Adan Bagaikan Zat Dengan Sifat
Secara umum selanjutnya dapat dijelaskan makna Hadih Maja di atas adalah:
Adat Bak Poe Teumeureuhom; pemegang kekuasaan politik dan pelaksanaan pemerintahan adalah raja atau pimpinan negara. Penukilan kata Poe Teumeureuhom merupakan penisbatan terhadap Sultan (Imam Malikul Adil) sebagai pepimpin tertinggi negara.
Hukom Bak Syiah Kuala; pemegang kekuasaan yudikatif adalah Mufti Kerajaan Aceh (Kadli Malikul Adil), pada era modern jabatan ini sama seperti Mahkamah Agung. Kata ‘Syiah Kuala” merupakan penisbatan terhadap nama seorang seorang ulama terkenal dalam sejarah Aceh, Syeich Abdurrauf As-Singkily (Teungku Syiah Kuala).
Qanun Bak Putroe Phang; pemegang mandat rakyat dalam perencanaan dan pembuatan undang-undang adalah Balai Majelis Mahkamah Musyawarah Rakyat (Lembaga Legislatif) yang beranggotan perwakilan rakyat dari berbagai daerah federasi Kerajaan Aceh. Penggunaan nama Putro Phang (Putri Pahang) sebagai lambang merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada beliau, karena pembentukan lembaga ini dipelopori oleh Putroe Phang.
Reusam Bak Laksamana; kekuasaan dalam keadaan darurat berada di tangan Menteri Peperangan (Wazirul Harb) yang disebut sebagai Laksamana (Panglima Perang).
Sedangkan untuk mengunci Hadih Maja tersebut ditambahkan kalimat “Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut”; artinya bahwa pelaksanaan pemerintahan di segala bidang tidak boleh lepas dari kontrol hukum karea keduanya bagaikan dua sisi mata uang, saling mendukung dan melengkapi.
Penjelesan di atas telah membuktikan bahwa Aceh sudah menerapkan sistem pemerintahan yang moder sejak beberapa abad yang lampau, dimana banyak negara/keraajaan pada saat itu menerapkan sitem monarki mutlak. Jujur saja, hal ini membuat saya semakin bangga dengan Aceh dan sejarah kebesarannya.
Hadih Maja lain yang menggambarkan pemerintahan juga bisa kita simak dan berkaitan dengan Hadih Maja di atas adalah
Leumoh adat jahee raja
Leumoh qanun tinggai bak kalam
Leumoh reusam gadoh budaya
Kalimat tersebut dapat diartikan;
Lemah Pemerintahan Karena Pemimpin Yang Bodoh
Lemah Undang-Undang Bila Hanya Dalam Kitab
Lemah Aturan Darurat Hilang Budaya
Masih sangat banyak Hadih Maja yang menggambarkan tentang pemerintahan, tapi tidak memungkinkan untuk saya ulas satu persatu karena keterbatasan ilmu dan waktu.
Pada postingan yang akan datang, saya akan menjelaskan Hadih Maja dalam cakupan ruang lingkup yang lain. Dukungan, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.
Ôn balék baloe, ôn panjoe tasumpai plôk.
Geutanyoe sabé keudroe-droe, peu pasai tameu-antôk
Im