Kehidupan Hukum Syariat Islam di Negara Mayoritas Islam

Provinsi Aceh yang dulunya bernama atau dikenal dengan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salah satu Provinsi yang ada di dalam NKRI yang terletak di sudut Pulau Sumatera.

Kehidupan sejarah kemerdekaan Indonesia tidak luput karena perjuangan masyarakat Aceh baik sewaktu penjajahan sampai proses memperoleh kemerdekaan Indonesia

Begitulah kira2 jasa besar masyarakat aceh untuk indonesia tapi terus dilupakan oleh indonesia mulai dari pesawat pertama Indonesia, emas di Monas, kapal perang pertama, radio rimba raya dan sumbangan emas masyarakat Aceh untuk bantuan membeli perlengkapan peperangan tapi apa sekarang semua telah dilupakan semua jasa2 itu semua.

Aceh merupakan salah satu Provinsi di NKRI yang mendapatkan Otonomi Khusus dalam penegakan peraturan di daerahnya yang salah satunya adalah PENEGAKAN SYARIAT ISLAM YANG KAFFAH.

Karena di Aceh kentalnya Syariat Islam maka Pemerintah Aceh membentuk Polisi Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (SATPOL PP DAN WH) yang bertugas menjaga penerapan syariat islam di aceh.

Penampakan hukum cambuk yang dilaksanakan pemerintah aceh bagi pelanggar syariat islam seperti berzina (khalwat) dan berjudi.

Yang saat ini lagi dicanangkan pemerintah Aceh adalah hukum pancung bagi pembunuh, pencuri dan koruptor di aceh. Tapi berbagai kalangan memprotes dari pemerintahan pusat karena bertentanggan dengan hukum HAM di indonesia, yang anehnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pusat mendukung penegakan hukum tersebut hanya tapi kalangan hukum yang lain banyak yang tidak mendukung karena melanggar HAM.

Aceh Punya kewenangan mengatur hidup bermasyarakat di daerah sendiri karena itu adalah Kado Perjuangan Dulu yaitu Otonomi Khusus yang diberikan Pemerintahan Indonesia tapi sekarang semua ditentang, apalah arti Kekhususan buat kami tersebut jika kalian mengusik hukum daerah kami karena semua hukum yang kami terapkan di Aceh sudah benar menurut Hukum Islam yang terdapat di dalam Alquran dan Hadist.