You are viewing a single comment's thread from:
RE: Steemians = Netizen, Awas UU ITE
Dengan diberlakukan undang-undang Informasi dan Teknologi, masyarakat seperti saya tidak bisa lagi bebas untuk berekspresi, bebas tapi terbatas.
Cuma di masa pemerintahan yang konyol seperti sekarang ini undang-undang seperti ini di keluarkan, itupun untuk kepentingan pemerintah yang konyol.
Terima kasih @aiqabrago
Terima kasih bg @ayijufridar atas penjelasan yang sangat bermanfaat buat saya.
Untuk melihat apakah undang-undang tersebut lahir untuk kepentingan pemerintah, kita harus melihat bagaimana sebuah proses undang-undang itu lahir. Salah satu tugas parlemen (DPR) adalah melahirkan regulasi, undang-undang. Anggota DPR itu ada 560 orang yang terdiri dari berbagai partai yang tidak semuanya pendukung pemerintah. Bahkan, pada saat pembahasan, jumlah anggota dewan yang tidak mendukung pemerintah, lebih banyak dibandingkan yang mendukung pemerintah. Pertanyaannya, kenapa masih ada pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi? Kenapa saat dengar pendapat publik (public hearing) masukan dari pakar, dari akademisi, dari blogger, tidak diakomodir dalam pasal-pasal UU ITE?
Jadi, DPR juga punya andil dalam melahirkan sebuah aturan seperti UU ITE ini. Tapi diskusi ini bisa mengarah ke politik dan hukum.
Kalau menurut saya yang jurnalis, UU ITU tetap dibutuhkan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam menyikapi perkembangan informasi dan transaksi elektronik yang demikian pesat. Tetapi bukan dengan memasang jerat di sana-sini untuk membungkam kekritisan warga terhadap pemerintah. Frasa "penghinaan", misalnya, harusnya memiliki definisi yang jelas di penjelasan pasal demi pasal, seperti yang lazim terhadap dalam sebuah undang-undang agar tidak mulfidefinisi. Terminologi "penghinaan" bisa berubah ketika pemerintah tidak senang terhadap seseorang atau suatu kelompok.
Begitu pendapat saya @tika.chibi. Terima kasih @aiqabrago yang memposting konten yang menurut saya sangat penting meski kita tidak suka, hehehehe... Saleum.