#melawanlupa : H.M. Yusuf Ismail Pase : Pendiri PB-HAM Aceh Utara

Pergolakan Aceh, Atau Perlawanan bersenjata Aceh yang terjadi kembali dalam fase 1998 pasca gerakan reformasi secara nasional telah menarik banyak perhatian baik secara personal, organisasi bahkan state (negara) untuk berupaya memperkecil sebagian dampaknya, khususnya bagi masyarakat sipil biasa, hal ini kemudian melahirkan berbagai inisiasi untuk membantu masyarakat terdampak.

Berbagai elemen sipil kala itu berhimpun untuk membuat wadah dengan berbagai konsentrasi yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak konflik, ada yang berkonsentrasi untuk membantu para pengungsi yang memang saat itu terjadi dianyak tempat dengan alasan atau pertimbangan keamanan atau pertimbangan lainnya, ada yang berkonsentrasi pada bidang kampanye. Beberapa organisasi masyarakat sipil tumbuh, baik dalam bentuk kelompok buffer maupun dalam bentuk kelembagaan lainnya.

Pada Medio 2010, atas ini siasi Koalisi NGO HAM Aceh bersama lembaga-lembaga anggotanya atas dasar keprihatinan membentuk suatu organisasi di 6 (enam) kabupaten yang berpotensi terdampak konflik paling tinggi yang itu diwilayah timur (Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur), Wilayah Utara (Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Bireuen), Wilayah Tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah), Kabupaten Pidie (Pidie dan Pidie Jaya), Banda Aceh (Banda Aceh dan Aceh Rayeuk), Aceh Barat (Meulaboh, Aceh Jaya) serta Aceh Selatan (Tapaktuan, Singkil).

---

^{_koleksi album By : H.M. Yusuf Ismail Pase, SH. M.Hum_}

---

Di 6 (enam) wilayah teritorial tersebut diatas dibentuklah apa yang kemudian disebut dengan nama Post Bantuan Hukum dan Pengaduan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang disingkat dengan PB-HAM. Untuk wilayah aceh utara, Koalisi NGO HAM Aceh yang waktu itu di Nakhodai oleh (Alm) Maimul Fidar bekerja sama dengan Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup & HAM Aceh yang di Pimpin oleh M. Yusuf Ismail Pase, SH.

PB-HAM Aceh Utara sebagaimana juga diwilayah lainnya bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak konflik aceh dengan melakukan pendampingan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, melakukan pencatat dan pendataan, investigasi, melakukan kampanye pelanggaran Hak Azasi Manusia baik ditingkat local, regional, nasional bahkan internasional, melakukan sosialisasi dan internalisasi Hak-hak SIPOL dan Ekosof serta hal-hal lainnya yang berkenaan relevan dengan upaya-upaya penegakan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sipil dengan wilayah kerja sebagaima tersebut diatas yaitu Aceh Utara, Kota Lhokseumawe hingga wilayah Kabupaten Bireuen.

Sebagai seorang Pengacara, Menjadi Direktur PB-HAM Aceh Utara adalah salah satu kontribusi relevan untuk bisa tetap membantu masyarakat korban disaat-saat hukum tidak memiliki kepastian, disaat banyak kantor sejenis lainnya yang memilih berhenti beraktivitas karena berbagai alasan yang mungkin kurang etis disebut disini. Disaat aktivis atau penggiat LSM lainnya banyak yang mengungsi ke Jakarta atau bahkan keluar negeri,tetapi H. M. Yusuf Pase, SH malah memilih tetap bertahan dan berkantor ditengah hiruk-pikuknya desingan peluru kontak senjata diberbagai tempat untuk sekedar ingin membantu warga yang terdampak dari konflik. Karena pada masa itu, tetangga dan keluarga korban jangankan untuk membantu kadang kekuarga korban ingin bercerita atau berkeluh kesah saja tidak ada orang yang berani mendengar ceritanya. Begitu dalam derita yang dialami sebagian warga kala itu dan H.M. Yusuf Pase adalah salah seorang tempat mereka mengadu.
Wallahu'alam.