Menyegarkan Spirit Sumpah Pemuda di Era Blockchain

Delapan puluh sembilan tahun lalu pemuda dari berbagai daerah bersepakat bersatu dalam satu ikatan Indonesia dan melalui Sumpah Pemuda menegaskan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda itu menjadi “Api Pergerakan” yang membuahkan Kemerdekaan Indonesia. Mengapa daerah-daerah yang sudah memiliki kebesaran sejarahnya sendiri bersedia bergabung dalam satu nafas keindonesiaan?

Jawabannya karena visi pemuda saat itu menembus ke depan. Mereka yakin, dengan modal kemerdekaan dapat menjadi “Mata Rantai” yang cukup kokoh untuk kerja besar bersama guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahkan bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Harus diakui, usaha mencapai visi besar pemuda itu belum terwujud. Salah satu kendala terbesarnya adalah karena pengelolaan Indonesia menjadi sangat sentralistis. Akibatnya, “Api Pergerakan” yang awalnya mampu mewujudkan kemerdekaan malah tidak berubah menjadi “Api Pembangunan” di sepanjang era mengisi kemerdekaan.

Akhirnya, bukuputih Indonesia harus berisi beragam catatan pemberontakan dan perlawanan yang membuat usaha-usaha pembangunan di daerah mengalami masa bangun - runtuh - bangun. Salah satu daerah yang melewati masa sulit itu adalah Aceh.

Untuk itu, di era blockchain ini, sangat penting untuk menyegarkan pemahaman Sumpah Pemuda. Sumpah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa - Indonesia adalah cara pemuda membangun matarantai keindonesiaan yang bisa dilacak akar sejarahnya, yaitu dari daerah-daerah yang sadar untuk bangkit bersama.

Indonesia yang kehadirannya dipicu oleh Sumpah Pemuda itu seperti teknologi blockchain yang tidak membuang riwayat transaksi. Begitu juga dengan Indonesia, kehadirannya tidak menafikan daerah-daerah. Sama dengan blockchain, juga membutuhkan komunitas yang diikat oleh kepercayaan dan konsensus agar bisa berjalan, maka Indonesia juga membutuhkan ikatan kebangsaan (nasionalisme) sehingga projek Indonesia Raya dapat diwujudkan.

Dan, agar projek Indonesia Raya dengan tujuan kemakmuran dan keadilan bisa dicapai maka tentu dibutuhkan satu bahasa pemograman yang sama, dan Indonesia bersepakat menggunakan bahasa yang disebut bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu.

Itulah mengapa, ketika sistem pengelolaan Indonesia cenderung ke sentralistis projek mencapai kemakmuran dan keadilan tidak bisa dicapai, yang terjadi justru ketidakmakmuran dan ketidakadilan, dan ini bersebab para pengelola Negara Indonesia terus terjebak dalam korupsi.

Mari kembali kepada spirit Sumpah Pemuda yang menjadikan tanah air, bangsa dan bahasa sebagai cara bersama meraih kemakmuran dan keadilan melalui penerapan tata kelola yang terdesentralisasi dan terdistribusi, yang dijalankan secara terbuka, terikat dengan konsensus dan bisa di audit oleh publik. []