Setahun Bersama Bapak Moratorium Sawit

SETAHUN yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2016 Kabupaten Aceh Utara dengan resmi mendeklarasikan "Intruksi Moratorium Sawit" atau jeda sementara pengeluaran izin baru perkebunan sawit. Kebijakan tersebut lumayan menantang dan butuh pertimbangan yang matang, bagaimana tidak? Aceh Utara sempat dijadikan salah-satu kawasan perkebunan dengan sawit menjadi produk unggulan. Pada waktu yang bersamaan, lewat moratorium tersebut. Aceh Utara juga mengisyaratkan bahwa sawit merupakan jenis perkebunan yang tidak ramah lingkungan. Keberadaanya menjadi penghisap ketersediaan air bagi petani dan pengundang kegersangan.

Kemarin 12 Oktober 2017 sudah genap setahun usia moratorium tersebut. Banyak terobosan yang telah dilakukan untuk mengganti perkebunan sawit, seperti; pengadaan kelapa hibrida, pinang dan ada beberapa jenis produk lokal lain yang sangat ramah dengan lingkungan.

Tidak berlebihan, kalau Aceh Utara lewat intruksi tersebut bukan hanya sekedar menghentikan pengeluaran izin perkebunan sawit baru. Bahkan berdasarkan intruksi tersebut pada poin kedua jelas disebutkan bahwa “tidak ada lagi pengusulan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara untuk izin perkebunan kelapa sawit baru”. Langkah dan sikap tersebut singkron dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Hal itu terbukti dengan tidak ada lagi anggaran untuk perizinan kelapa sawit baru di Kabupaten Aceh Utara. Hanya ada anggaran untuk perawatan bagi perkebunan kelapa sawit yang telah ada.

Bahkan saya berharap, Aceh Utara harus berani mengambil sikap dengan mencabut izin-izin Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah. Khususnya HGU tentang perkebunan kelapa sawit.

Dasar lahirnya moratorium tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih mandalam. Kalau teman-teman pernah membaca moratorium tersebut, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup menjadi motivasi dasar lahirnya moratorium perkebunan kelapa sawit. Lewat moratorium tersebut, Bupati Aceh Utara ingin mengisyarakatkan bahwa “perkebunan kelapa sawit merupakan salah-satu jenis komoditi yang tidak ramah lingkungan”. Bahkan perkebunan kelapa sawit sangat melekat dengan konflik sosial dan persoalan lingkungan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit sering mengundang konflik lahan dengan warga, konfliknya pun sering berakhir pada ranah sengketa di pangadilan.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit sering mengundang konflik lahan dengan warga, konfliknya pun sering berakhir pada ranah sengketa di pangadilan.

Sawit merupakan salah-satu jenis komoditi yang dapat dikendalikan harga oleh salah-satu kelompok. Logikanya sedernana, katakanlah ada masyarakat panen sawit 1 ton dengan harga Rp 1.000 per kg. Maka masyarakat harus menjual hasil panen tersebut tanpa ada kompromi. Bila tidak sawit sebanyak 1 ton tersebut akan busuk dan tidak bisa digunakan lagi. Bayangkan bila jenis produknya pinang atau kelapa, masyarakat berkesempatan untuk negosiasi dalam mentukan harga. Bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan harga, masyarakat dapat membatalkan penjualannya. Bahkan pinang yang telah disimpang dengan waktu yang maksimal akan semakin baik kualitasnya.

Logikanya sederhana, kelapa sawit tidak ada celah dan kesemapatan untuk negosisasi harga. Sedangkan pinang dan kelapa dapat dilakukan negosiasi harga dan sangat ramah dengan lingkunagan. Itulah kelebihan produk lokal nusantara, dan itu harus dilestarikannya.

Mohon tanggapan dan sarannya . . .