Bukan Hanya Sekedar Mendaftar

KALAU hanya sebatas mendaftar status hutan untuk menjadi Hutan Desa, saya rasa hal itu tidak terlalu rumit. Hanya tinggal melengkapi saja kebutuahan-kebutuhan dasar sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran Hutan Desa. Katakanlah sepert; surat permohonan, peta lokasi hutan, luas wilayah hutah, pembentukan struktur pengolala dan kebutuhan-kebutuhan lainya. Semua itu hanya tinggal berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) untuk meminta dokumen dan format persyaratannya. Semua itu dapat dilengkapai hanya dalam jangka waktu enam bulan, atau maksimal katakanlah setahun.

Hanya tinggal melengkapi saja kebutuahan-kebutuhan dasar sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran Hutan Desa.

Ada hal lain yang sangat penting dan itu merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan desa yang telah didaftarkan. Yaitu; sistem dan mekanisme pengembangannya. Kalau sistem dan metode pengembangannya tidak dirancang dengan baik, maka peluang pengembangan hutan desa akan terhambat. Bagi setiap desa yang berinisiatif untuk pengembangan hutan desa, maka harus merencangkan juga pola pengembangannya. Tidak hanya sebatas mempersiapkan kebutuhan administrasinya saja. Pola pengembangan hutan desa menjadi suatu keharusan bagi pengolala agar eksistensinya tetap terjaga.

Kalau sistem dan metode pengembangannya tidak dirancang dengan baik, maka peluang pengembangan hutan desa akan terhambat.

Salah-satu cara atau langkah yang bisa dijalankan untuk pengembangan hutan desa melalui pelatihan atau training bagi pengelola. Kenapa ini penting untuk diperhatikan? Hutan Desa merupakan bagian dari perhutanan sosial, konsep dan pola pengelolaannya masih tergolong jarang. Bahkan relatif belum ada pola dan metode pengembangan Hutan Desa yang lengkap dan sempurna. Dengan adanya pelatihan atau training yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, akan sangat berkontibusi positif dalam pengembangan hutan desa kedepan.

Hutan Desa merupakan bagian dari perhutanan sosial, konsep dan pola pengelolaannya masih tergolong jarang. Bahkan relatif belum ada pola dan metode pengembangan Hutan Desa yang lengkap dan sempurna.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan hutan desa adalah melakukan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kalau hutan desa dikelola dalam bentuk pengambilan hasil hutan kayu (HHK). Maka konsep tersebut tidak jauh berbeda dengan pola dan metode pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil hasil hutan kayu. Kekhawatiranya bukan pada persoalan jenis perusahaan yang menjadi penyedia kayu untuk kebutuhan industri. Akan tetapi yang menjadi kekhawatirannya adalah tujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk mencegah ancaman kehancuran hutan dari “pelanggar syariat alam” tidak akan terwujud sebagaimana mestinya.

Kalau hutan desa dikelola dalam bentuk pengambilan hasil hutan kayu (HHK). Maka konsep tersebut tidak jauh berbeda dengan pola dan metode pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengambil hasil hutan kayu.