Pers dan Pilpres

---

Foto smartbaba.ae

JIKA tidak ada halangan Oktober mendatang bangsa ini memiliki Presiden ketujuh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menjalankan tahapan pemilihan presiden (Pilres). Partai politik sibuk mencari mitra koalisi

PERS nasional berawal ketika Tirto Adhi Soerjo menerbitkan surat kabar “Medan Prijaji” (Medan Priyayi) untuk pertama kali pada 1 Januari 1907 di Bandung, Jawa Barat. Melalui koran itu, Tirto memperkenalkan perlawanan modern terhadap kolonialisme. Koran itu pula yang mengungkapkan niat merdeka, perlunya pendidikan politik, dan keadilan mulai disuarakan.

Koran Medan Priyayi menjadi pendorong semangat warga untuk segera menjadi bangsa merdeka dan lepas dari penjajahan yang maha menyedihkan itu. Bahkan, atas perbuatannya menyuarakan jeritan bangsa Indonesia, Tirto rela mati. Dia tewas dibunuh oleh Belanda pada 7 Desember 1918 silam.

Tirto sebagai generasi pertama jurnalis bangsa ini mengamanahkan bahwa jurnalis harus berani, menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik. Ini pula yang menjadi tantangan jurnalis dari waktu ke waktu. Meningkatkan profesionalisme jurnalis perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perusahaan media, organisasi profesi wartawan dan dewan pers terus menerus harus meningkatkan kemampuan wartawannya mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang ada.

Saya jadi teringat, seorang teman wartawan selalu mengagungkan dirinya adalah wartawan investigasi, tanpa tahu makna dan teknik investigasi itu sendiri. Setiap kali menulis berita, dia menyatakan bahwa berita itu adalah berita investigasi.

Ketika saya lihat berita yang ditulis, ternyata hanya berisi saluran pembuang yang sumbat sehingga mengakibatkan banjir setinggi lutut orang dewasa. Pemahaman yang sangat rendah tentang tugas jurnalisme itu perlu dibenahi segera. Sehingga, wartawan bisa memiliki kemampuan mumpuni untuk menulis. Terpenting, publik merasa mendapat pencerahan setelah membaca berita, bukan malah sebaliknya, publik merasa binggung dan pusing membaca isi berita.

Peningkatan kapasitas sumber daya wartawan ini diperlukan, sehingga mereka bisa menghasilkan karya berkualitas dan membela kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini tantangan bagi pekerja media di seluruh pelosok negeri ini.

Konglomerasi Media

Tantangan lainnya adalah, bagaimana komunitas pers menghadapi konglomerasi media di negeri ini. Saat ini, pengusaha media berlomba-lomba mendirikan atau membeli media yang telah ada menggabungkannya menjadi satu payung group media. Lihat saja, Hary Tanoe Sudibyo dibawah MNC Group memiliki MNC TV, RCTI dan Global TV. Surya Paloh dibawah bendera Media Group memiliki Metro TV, Borneo News, Lampung Post dan Media Indonesia. Aburizal Bakri memiliki ANTV, TVOne dan VivaNews.

Konglomerasi media ini tidak akan menjadi ancaman bagi pers, apabila pemilik media itu tidak terjun dalam dunia politik praktis. Namun, tiga group tersebut dimiliki oleh politisi yang juga ingin menjadi presiden di negeri ini. Dikhawatirkan, media yang seharusnya independen, berkat intervensi pemiliknya bisa berubah haluan menjadi tidak independen dan hanya menyuarakan suara pemilik saham media itu sendiri. Padahal, khittah media adalah menyuarakan kepentingan publik dan bekerja atasnama publik.

Lebih jauh lagi, anggap saja, salah seorang dari tiga pemilik media group media tersebut terpilih pada pemilihan presiden 2014 mendatang, dikhawatirkan tiga group tersebut tidak lagi bersuara lantang mengkhiritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh “bos” untuk 200 juta lebih bangsa ini. Pada dasarnya, semua manusia tidak pernah merasa nyaman jika dikritik. Manusia cenderung senang jika dipuji. Sifat dasar ini tentu juga melekat pada tubuh tiga bos media tersebut. Ini tantangan kedua untuk pers nasional.

Meski begitu, masih ada harapan media penyeimbang seperti Kompas Group dengan 22 koran di daerah, Jawa Pos Group dengan ratusan koran dan tabloid di daerah serta Para Group yang hingga kini belum kepincut masuk partai politik. Tiga group besar ini diharapkan tetap konsisten dijalur profesional, mengelola bisnis media dan tegas menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat.

Kini, saatnya komunitas pers nasional berbenah. Menyiapkan sumber daya dan tidak terjebak dalam kancah politik praktis. Sehingga, tetap bisa membawa gerbong kepentingan publik dalam kereta yang diberinama pers. Semoga.

catatan ini tugas saat saya mengikuti uji kompetensi jurnalistik di AJI Indonesia kategori madya.