Pengawasan Anggaran Pemerintah dengan Blockchain

Setiap pekannya halaman depan KPK sesak dipenuhi para wartawan, mereka sudah lama menunggu tersangka korupsi keluar. Dengan jaket oranye, si pejabat keluar dari kantor KPK. Kadang wajahnya gugup, panik, dan senyum cengir. Merasa dirinya tak bersalah dan menganggap segala dugaan yang dituduhkannya kepadanya tidak berdasar.

Begitulah gelagat koruptor yang tertangkap, ia begitu jumawa saat di singgasananya namun seperti pesakitan saat digelandang keluar dari kantor KPK. Wartawan tak henti-hentinya memotret dan bertanya. Ada yang mencoba menjawab dan ada yang diam seribu bahasa seperti sedang sariawan. Itulah koruptor, ibarat tikus yang sudah kena perangkap, lemas tak berdaya dan kemudian mobil tahanan membawa kencang ia ke jeruji besi nan dingin.

Kasus korupsi memang bukan hal baru di negeri kita, banyak pejabat besar yang tersangkut masalah korupsi. Mulai dari penyalahgunaan jawaban, komisi, suap, dan sebagainya. Jelas saja masyarakat jengah, kapan sebenarnya negeri ini bebas dari korupsi. Negara butuh sistem yang baik dan transparan agar anggaran tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pejabat. Karena akan banyak masyarakat yang jadi korban.

Penyelewengan dana dan pengawasan yang lemah membuat para kepala negara berhasil melakukan tindakan korupsi. Ada sebagian yang berhasil tertangkap dan masih banyak yang berkeliaran hingga kabur ke luar negeri. Membawa begitu banyak aset dan hidup mewah di pengasingan tanpa bisa diekstradisi.

Mungkin saja blockchain adalah jawabannya

Di era modern, transparansi jadi sebuah keharusan. Transaksi yang begitu banyak dan membutuhkan waktu yang cepat ada sebuah keharusan. Konsep blockchain yang tak sentral jadi sebuah kunci, apalagi di dalam blockchain ada konsep smart contract yang mampu mencatat segala transaksi.

Konsep ini kali ditemukan oleh Nick Szabo dan kemudian diterapkan pada digital aset Ethereum. Sangat membantu segala kontrak dan transaksi tercatat dengan sangat rapi. Bagi sistem keuangan negara, segala aktivitas keuangan dari dan ke mana akan tercatat dengan jelas di Buku Besar (Legde Book). Ini membuat aktivitas tikus berdasi mampu dihambat, mereka tidak bisa menyelewengkan dana sebuah proyek negara.

Tak hanya itu saja, peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jadi mudah atau bahkan tergantikan oleh Blockchain. Tugas mereka mungkin hanya menangkap pelaku tanpa harus mencari ke mana aliran dana karena semua sudah terekam di dalam sistem Blockchain. Masyarakat juga dapat melihat sebuah proyek negara dan tahu aliran dana secara digital (real time). Para penjahat yang bermain di sistem Blockchain sama dengan mencetak kunci sel penjaranya sendiri atau sama saja ia terkena perangkap yang ia buat sendiri.

KPK hanya bertugas sebagai pengawas, andai saja terlihat mencurigakan dalam proyek dari pusat atau pun daerah. Ia langsung bisa mengirim tim untuk menangkap pejabat terkait. Segala bukti sudah kuat, tinggal saja mendengarkan kesaksian tersangka di pengadilan. Hakim punya gampang menentukan hukuman nantinya, apakah hukuman dilemparkan ke kandang buaya atau dilemparkan ke kandang singa.

Konsep ini sudah diterapkan di sejumlah negara maju, konsep blockchain di pemerintah seakan membuat rasio korupsi di negara maju sangatlah kecil (bahkan tidak ada). Bagaimana dengan negara kita, selain bisa mengawasi anggaran negara dan pastinya membuat tugas KPK tak kesulitan lagi harus kucing-kucingan dengan koruptor.

Semoga saja postingan ini memberikan pencerahan dan silakan komentarnya.