ekonomi perang

selama masa pendudukan jepang di indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang artinya, semua kekuatan ekonomi di indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PD ll, jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di asia. oleh karena itu, jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. sasaran utamanya antara lain korea dan indonesia. dalam bidang ekonomi, indonesia sangat menarik bagi jepang. sebab indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. kekayaan indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri jepang. indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. meletusnya PD ll pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya.
oleh karena itu, pada saat berkobarnya PD ll, indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan jepang. bahkan, indonesia kemudian menjadi salah satu pertahanan jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara serikat dan melawan kekuatan belanda.

setelah berhasil menguasai indonesia, jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help. hasil perekonomian di indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah jepang yang sedang berkuasa di indonesia. kebijakan jepang itu juga sering disebut dengan ekonomi perang. untuk lebih jelasnya perlu dilihat bagaimana tindakan-tindakan jepang dalam bidang ekonomi indonesia.
pada waktu jepang mendarat di indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara hindia belanda telah membumihaguskan objek-objek vital yang ada di indonesia. hal ini dimaksudkan agar jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai indonesia. akibat dari pembumihangusan itu, keadaan perekonomian di indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan jepang. sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. bagi mereka yang melanggar, akan dijatuhi hukuman berat.