IKAPA Desak KKR Segera Ungkap Pelanggaran HAM di Aceh

Ketua Ikatan Keluarga Peureulak (IKAPA) Banda Aceh, Zaqi Muntaza meminta semua pihak untuk sama-sama mendukung lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam bekerja mengungkap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Hal tersebut dikatakan Zaqi Muntaza dalam keterangan tertulis kepada Klikkabar.com, Jum’at malam, 19 Mei 2017.

“Masih sangat jelas dalam ingatan kita bahwa hari ini (kemarin) tanggal 19 Mei merupakan hari dimana pemerintah pusat menjadikan Aceh sebagai daerah operasi terpadu atau sering disebut Darurat Militer (DM) pada 2003 silam, juga secara otomatis wilayah Aceh saat itu menjadi ladang pelanggaran HAM,” kata Zaqi.

Ia mengatakan, peristiwa yang menyebabkan ribuan jiwa meninggal itu harus menjadi acuan bagi KKR untuk segera merealisasikan fungsinya sebagaimana diamanahkan oleh MoU Helsinki.

“Dan sudah dituangkan dalam undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, jangan biarkan pelanggaran HAM di Aceh samar sebab lambatnya dan lamanya KKR bergerak,” ujar Zaqi.

“Kami mahasiswa Ikatan Keluarga Peureulak mendukung penuh KKR Aceh dan mengecam siapa saja yang menghalang-halangi proses kerja KKR dalam mengungkap pelanggaran HAM masalalu di Aceh,” imbuhnya.[]