PBB mengatakan Facebook belum membagikan 'bukti' kejahatan Myanmar
Penyelidik PBB mengatakan Facebook memainkan peran kunci dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan terhadap Rohingya.
Kepala badan investigasi PBB di Myanmar mengatakan Facebook belum merilis bukti "kejahatan internasional yang serius", meskipun berjanji untuk bekerja dengan penyelidik yang menyelidiki pelanggaran di negara itu termasuk terhadap mayoritas Muslim Rohingya.
Nicholas Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen di Myanmar (IIMM), mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa raksasa media sosial itu memegang materi "yang sangat relevan dan terbukti dari kejahatan internasional yang serius" tetapi tidak membagikan apa pun selama pembicaraan selama setahun.
Dia menolak memberikan rincian materi yang diminta IIMM.
Facebook tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Myanmar menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakan keras militer tahun 2017 terhadap Rohingya yang memaksa lebih dari 730.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Myanmar membantah genosida dan mengatakan angkatan bersenjatanya melakukan operasi yang sah terhadap pejuang bersenjata yang menyerang pos polisi.
Penyelidik PBB mengatakan Facebook telah memainkan peran kunci dalam menyebarkan ujaran kebencian yang mendorong kekerasan.
Perusahaan mengatakan sedang bekerja untuk menghentikan ujaran kebencian dan telah menghapus akun yang terkait dengan militer, termasuk pejabat senior militer, tetapi menyimpan data.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk IIMM pada 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional di Myanmar untuk digunakan dalam penuntutan di masa mendatang.
"Sayangnya, hingga saat ini, Mekanisme belum menerima materi apa pun dari Facebook tetapi diskusi kami terus berlanjut dan saya berharap Mekanisme tersebut pada akhirnya akan menerima bukti penting ini," kata Koumjian, Senin.
Komentarnya menyusul langkah Facebook pekan lalu untuk memblokir tawaran oleh Gambia, yang membawa kasus genosida terhadap Myanmar di ICJ di Den Haag, untuk mendapatkan postingan dan komunikasi oleh anggota militer dan polisi Myanmar.
Raksasa media sosial itu mendesak Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia untuk menolak permintaan tersebut, yang dikatakan akan melanggar undang-undang AS yang melarang layanan komunikasi elektronik untuk mengungkapkan komunikasi pengguna.
Dalam sebuah pernyataan minggu lalu, perusahaan mengatakan tidak dapat memenuhi permintaan Gambia tetapi bekerja dengan IIMM.
SOURCE: ALJAZEERA