Politik Mulyono Cs

_Sumber

Ada sebuah frasa yang kerap kali kita dengar di dunia akademis. Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Frasa ini dipercaya sebagai dasar dari setiap pemerintahan yang sahih, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemerintah diamanahkan untuk melayani, bukan dilayani; untuk mengabdi, bukan menguasai.

Jika anda ingin melihat demokrasi diobrak-abrik, datanglah ke negeri Wakanda. Di sini “Vox populi vox dei” telah terdegradasi menjadi mitos belaka. Ungkapan yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap sistem berdemokrasi kini tak lebih dari sekadar pemanis bibir semata. Di bawah kepemimpinan otoritarianisme Mulyono, suara rakyat hanyalah gemuruh di kejauhan, nyaris tak terdengar di istana.

Demokrasi, yang seharusnya menjadi instrumen kemaslahatan rakyat, kini dijadikan alat oleh Mulyono dan keluarganya untuk melanggengkan kekuasaan, dengan mengorbankan idealisme rakyat yang selama ini percaya pada janji-janji manis plus wajah _ndeso-_nya yang menyihir mata.

Dalam sejarah politik Wakanda, (mungkin) tak ada sosok yang lebih lihai dari Mulyono dalam memutarbalikkan prinsip-prinsip demokrasi dengan sedemikian halusnya. Dulu, ketika isu bahwa anak sulungnya akan terjun ke dunia politik mulai merebak, Mulyono dengan lantang menyatakan, “Lha wong anak saya belum tertarik ke politik, kok.”

Seiring waktu, statement-nya ini terbukti hanya omong kosong. Kini anak sulungnya telah mengukuhkan posisinya sebagai wakil presiden bahkan sebelum Mulyono selesai dengan masa jabatannya. Jangan lupakan juga menantunya yang kini punya nama mentereng sebagai walikota Gotham City.

Lihatlah bagaimana konstitusi Wakanda dimainkan layaknya sebuah komedi putar. Trias politica yang seharusnya ada untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah berubah menjadi lelucon di tangan Mulyono. Sistem yang awalnya diciptakan untuk mencegah adanya kolusi di antara lembaga negara di tangan Mulyono cerdik telah diubah menjadi “trias keluarga kita”—di mana ketiga-tiga cabang kekuasaan tersebut tunduk pada kendali dinasti Mulyono cs.

Yang lebih menggelikan adalah bagaimana Mulyono mengatur jalannya proses legislasi di Wakanda. Ketika RUU IKN pertama kali diperkenalkan, banyak yang mengira ini hanya wacana. Tapi siapa yang menyangka hanya dalam waktu sebulan (kurang lebih), RUU tersebut langsung berubah menjadi UU. Kecepatan proses ini bahkan lebih cepat dari kilat yang menyambar sehingga hukum tidak lagi menjadi penegak keadilan, melainkan alat untuk memuluskan jalan bagi keluarga Mulyono, sampai-sampai si bungsu pun kena jatahnya.

Si bungsu yang sebelumnya jarang terdengar namanya dalam percaturan politik kini juga tak luput dari perhatian sang ayah. Setelah memastikan si sulung mendapatkan tempat di puncak kekuasaan, kini giliran si bungsu yang dicarikan tempat nyaman di panggung politik. Mulyono, dengan segala daya upayanya berusaha menempatkan si bungsu sebagai kepala daerah setelah sebelumnya menjadikannya sebagai ketum di salah satu partai (yang katanya cukup progresif, tapi semakin ke sini semakin terlihat bahwa mereka juga kacung penguasa).

Tentu saja, rakyat di Wakanda tidak bodoh; kami menyadari bahwa ini bukan lagi tentang kompetensi, tapi siapa yang punya koneksi dengan dinasti Mulyono.

Ketika rakyat mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu, muncullah tanda-tanda kritisisme dari masyarakat. Media sosial dipenuhi oleh seruan “peringatan darurat” dengan gambar burung Garuda berlatar biru sebagai simbol perlawanan. Rakyat Wakanda yang selama ini diam mulai menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap rezim yang semakin otoriter. Mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan guna menuntut perubahan.

Bukannya mendengarkan aspirasi, struktur justru merespons dengan kekerasan. Gas air mata dan peluru karet menjadi jawaban atas tuntutan rakyat. Seakan suara rakyat bukanlah sesuatu yang layak didengarkan, tetapi ancaman yang harus dibungkam.

Apakah demokrasi di Wakanda sudah mati? Hanya Mulyono cs. yang tahu jawabnya. Sejatinya dinasti politik seperti yang dibangun Mulyono bukanlah hal baru dalam sejarah. Banyak negara lain yang juga terjebak dalam lingkaran setan kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Bedanya di Wakanda, dinasti politik dibungkus dengan janji-janji demokrasi yang sejatinya hanya kamuflase. Demokrasi semestinya memberi ruang bagi rakyat untuk ikut dalam pengambilan keputusan, bukan malah jadi alat legitimasi bagi para penguasa untuk terus bercokol di kursi kekuasaan.

Mulyono begitu cerdik. Ia telah berhasil membentuk sebuah rezim yang nyaris sempurna dalam menutupi kebobrokannya. Para buzzer melemparkan narasi bahwa semua kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, meski kenyataannya rakyatlah yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Rakyat tidak buta. Mereka sebenarnya mampu melihat bagaimana lembaga-lembaga negara yang seharusnya independen, seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, telah direduksi menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan dinasti Mulyono. Rakyat menyaksikan bagaimana proses hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki koneksi dengan elite kekuasaan, sementara para kroni Mulyono bebas melakukan apa saja tanpa takut akan konsekuensi.

Ketika suara rakyat tidak lagi didengar, ketika hukum tidak lagi ditegakkan dengan adil. Maka yang tersisa hanyalah bayangan dari demokrasi itu sendiri.

Apakah ini akhir dari demokrasi di Wakanda? Ataukah ini hanya permulaan dari sebuah babak baru yang akan membawa negara ini menuju jalan yang lebih baik? Hanya waktu yang bisa menjawab.