Abusyik Serahkan LKPJ Tahun 2020

Bupati Pidie, Roni Ahmad, SE (Abusyik) menyerahkan LKPJ kepada DPRK Pidie dalam rapat paripurna DPRK Pidie, Senin (19/4/2021).

Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, S.PdI.

Dalam sambutannya Abusyik menjelaskan bahwa landasan hukum LKPJ tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang merupakan rujukan dalam penyusunan LKPJ.

Abusyik menambahkan bahwa LKPJ Tahun anggaran 2020 tersebut mempunyai ruang lingkup urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan.

"LKPJ ini disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah," jelas Abusyik.

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 juga memuat arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah yaitu Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah.

"Selain kebijakan umum pemerintahan daerah, dalam LKPJ ini juga kami laporkan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah," tambah Abusyik.

Abusyik mengharapkan kepada Anggota Dewan yang Terhormat agar dapat membahas LKPJ tersebut sesuai dengan tata tertib DPRK Pidie.

Sementara itu Ketua DPRK Pidie Mahfuddin menjelaskan bahwa berkas LKPJ tersebut sudah diserahkan kepada pihaknya pada bulan Maret 2021 lalu, namun mengingat banyaknya agenda lain seperti reses anggota Dewan, maka Rapat Paripurna baru bisa dilaksanakan saat ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim Pidie, Kapolres Pidie, Kajari Pidie, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Sekda, serta seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.