Sejarah Pembentukan DPR Sumatera Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumatera dibentuk pada 12 April 1946. Pada saat itu Sumatera masih satu provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera pertama MR Teuku Muhammad Hasan asal Aceh yang juga ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Komisaris Negara.
Saat pembentukan pertama DPR Sumatera, jumlah perwakilan dari setiap daerah ditentukan oleh jumlah penduduk daerah tersebut. Total anggota DPR Sumatera saat itu ada 110 orang, komposisinya terdiri dari: Aceh 10 orang, Sumatera Timur 20 orang, Tapanuli 11 orang, Sumatera Barat 20 orang, Riau 15 orang, Jambi 4 orang, Palembang 15 orang, Lampung 7 orang, Bengkulu 5 orang, dan Bangka Belitung 3 orang.
Anggota DPR Sumatera dari Aceh terdiri dari Sutikno Padmo Sumarto, Tgk. Ismail Jakub, Amelz, Affan Daulay, Muhammad Ibrahim Daud, Muhammad Karim Duryat, H Mustafa Salim, Abdul Mu'thi, H Burhan Jamil dan Muhammad Abduh Syam.
Dalam buku Batu Karang di Tengah Lautan halaman 20, pelaku pejuang kemerdekaan di Aceh, Teuku Alibasjah Talsya menjelaskan, meski komposisi anggota DPR Sumatera sudah dibagi berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah, dan setiap daerah telah menetapkan wakilnya masing-masing, tapi karena sulitnya hubungan dengan antara daerah-daerah tersebut, sidang-sidang DPR Sumatera tidak bisa dilaksanakan secara kontinyu, tapi hanya pada masa-masa tertentu saja.
Sementara untuk anggota DPR Daerah di masing-masing daerah, diangkat secara langsugn anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah, secara otomatis KNI Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal itu dilakukan melalui Maklumat Gubernur Sumatera No.8/MGS yang dikeluarkan pada 12 April 1946, hari yang sama dengan pembentukan DPR Sumatera.
Gubernur Sumatera pertama MR Teuku Muhammad Hasan sumber
Anggota DPR Sumatera dilantik pada 17 April 1946 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Tapi saat itu hanya 62 anggota DPR Sumatera yang bisa hadir untuk dilantik. Pelantikan juga dihadiri oleh pejabat dari Jawa, Gubernur Sumatera, KNI Daerah dan Residen seluruh Sumatera.
Saat pelantikan DPR Sumatera tersebut, anggota Badan Pekerja KNI Pusat, Subadio, dalam pidato sambutannya menjelaskan bahwa Sumatera kini memerlukan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membimbing dan mendidik rakyat. Diharapkannya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera hendaklah merupakan sebuah badan perwakilan yang murni, yang menghapuskan kepentingan sendiri- sendiri dengan memajukan kepentingan rakyat.
Pembicara kedua, MR Amir Syarifuddin mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera akan menghilangkan segala kebimbangan rakyat yang sekarang dalam pergolakan besar memutar negara dari satu jajahan menjadi satu negara yang merdeka.
Sementara itu Gubernur Sumatera. MR Teuku Muhammad Hasan selesai melakukan pelantikan DPR Sumatera tersebut, menganjurkan agar tiap-tiap anggota bekerja keras, menjalankan koordinasi dan juga instruksi Pemerintah.
Pada saat yang sama MR. Hermani selaku wakil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa dewan perwakilan rakyat ini menjadi pusat kekuatan rakyat Sumatera dan hendaklah menjadi sebuah dewan perwakilan yang sebenar-benarnya. Ia menganjurkan segera dibentuk sebuah badan eksekutif yang, di samping Gubernur, mengurus soal-soal harian pemerintahan Pulau Sumatera.
Setelah dilantik, DPR Sumatera kemudian melakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan badan pekerja. Sebagai Ketua DPR Sumatera terpilih Dr Gindo Siregar dari Sumatera Timur. Sementara sebagai anggota Badan Pekerja terpilih Dr R Sunaryo dari Sumatera Timur, MR Muhammad Nasrun dari Sumatera Barat, MR Rafinus Lumba Tobing dari Tapanuli, Sutikno Padmo Sumarto dari Aceh dan KH Tjik Wan dari Palembang.
Setelah itu selama tiga hari berturut-turut DPR Sumatera mengadakan sidang pleno. Hasilnya memutuskan Provinsi Sumatera dibagi dalam tiga sub provinsi administratif yang disebut sebagai Residen, yakni Sub Peovinsi Sumatera Utara yang meliputi Residen Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Sub Provinsi Sumatera Tengah terdiri dari Residen Sumatera Barat, Riau dan Jambi, Sub Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Residen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.[**]