Tuan dan Pelayan

Pembangunan adalah suatu upaya membangun tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tentunya cita-cita sungguh sangat mulia, pemerintah yang seyogyianya adalah memberikan pelyanan kepada masyarakat lewat berbagai layanan administrasi, layanan pembangunan, baik pembangunan manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur. Semua ini adalah bentuk layanan yang harus di berikan oleh negara kepada rakyatnya, dan negara melakukan itu melalui aparatus negara.

Source

Maka aparatus negara yabg telah di bayar gajinya lewat anggaran negara, berkewajiban untuk memberikan layanan kepada rakyat. Jika kita masuk ke dalam ranah pemahaman yang lebih dalam, bisa kita simpulkan begini aparatus negara adalah pelayan rakyat, dan rakyat adalah raja yang harus do layani oleh negara. Ini menurut pandangan saya dalam memahami soal pelayan dan raja. Pelayanan yang prima adalah wujud pembaktian pelaku pemberi layanan kepada para pihak yang harus di layani.

Source

Lalu dimana posisi negara dalam melayani rakyatnya. Pada posisi ini negara adalah sebagai penyedia layanan yang tentunya pelayanan yang prima ini harus di atur dengan mekanisme yang cepat dan tetap. Cepat dan tetap dalam artian bisa di lakuakn dengan proses yang tidak berbelit-belit (asalkan adminitrasi lengkap) dan tepat itu bisa di katakan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama (misalnya dalam proses pengurusan KTP). Mekanisme ini bisa di buat oleh para pihak pemangku jabatan, dan hal ini bisa di ataur dengan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) sebagai rule pelaksanaan.

Source

Jika standar-standar ini sudah di atur dan dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah memberitahukan ke publik tentang apa saja alur porses pelaksanaan nya. Dna proses ini bisa kita sejut dengan publikasi, bisa lewat media elektronik dan media lainnya. Namun di kantor-kantor yang memberi layanan juga harus membuat alir proses pelayanan nya, biar rakyat tahu apa saja fase yang harus mereka lewati.