AMDAL; Analisis dan Fakta

Negara Indonesia memiliki sebuah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur terkait bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai dampak. Juga mengatur peran serta masyarakat serta sanksi hukum bagi setiap orang atau badan usaha yang melanggarnya.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu mandat yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Setiap kegiatan dengan volume tertentu atau memiliki dampak penting terhadap lingkungan maka wajib AMDAL. AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Kegiatan wajib AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Selain itu, ada beberapa aturan turunan dari undang-undang di atas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kemudian ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Kemudian Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Beberapa Dokumen AMDAL

Sebenarnya AMDAL itu terdiri dari beberapa dokumen, yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Jadi, baru disebut sebagai AMDAL jika terdapat empat dokumen tersebut. Dokumen AMDAL disusun dengan tahapan dan prosedural yang ditetapkan oleh kementerian. AMDAL akan cacat hukum jika dalam proses penyusunannya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pengesahan sebuah dokumen AMDAL dilakukan dalam Komisi Penilai AMDAL (KPA) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketua KPA mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap AMDAL yang telah disepakati dan disetujui oleh KPA. Surat rekomendasi ini menjadi dasar dikeluarkannya izin lingkungan. Sebuah AMDAL dapat ditolak jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang, atau kegiatan sudah terlaksana di lapangan. Karena AMDAL disusun pada tahap perencanaan sebuah kegiatan. Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa atau pelaku usaha, dapat juga disusun oleh konsultan yang memenuhi sertifikasi penyusun AMDAL. Biaya penyusunan AMDAL tergolong besar berdasarkan kriteria atau besaran usaha, mencapai ratusan juta rupiah.

Isi dokumen AMDAL salah satunya analisis kondisi eksisting, dampak yang terjadi (positif dan negatif), serta upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir dampak tersebut.

Dampak-dampak

Dampak positif misalnya, sebuah usaha akan menampung tenaga kerja dengan jumlah tertentu, akan meningkatkan ekonomi warga, pendapatan daerah, dan beragam janji-janji lainnya. Sedangkan dampak negatif misalnya, akan merubah bentang alam, akan menggangu ekosistem lingkungan, pencemaran limbah, dan beragam dampak positif lainnya.

Memuat janji-janji perusahaan, dan AMDAL menjadi instrumen evaluasi dalam sebuah kegiatan usaha. Dalam proses penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat paling diutamakan karena itulah salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Fakta yang terjadi

1. AMDAL dokumen publik tapi sulit di akses. Kondisi yang terjadi, AMDAL ada pada perusahaan dan lembaga pemerintah. AMDAL adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan tersebut. Dalam konteks masyarakat terdampak, AMDAL menjadi instrumen pengawasan dilapangan. Namun dokumen keramat tersebut cukup sulit di akses, tidak sedikit harus berujung pada meja hijau Komisi Informasi Aceh (KIA) terkuat sengketa informasi. AMDAL masih dianggap dokumen rahasia (dalam beberapa kasus).

2. Ketidakpatuhan Perusahaan. Komitmen dan janji yang termaktub dalam AMDAL kerap dilanggar atau tidak dijalankan oleh perusahaan pemilik kegiatan. Misalnya, dalam dokumen AMDAL disebutkan ada sarana pemadam kebakaran, namun saat terjadi kebakaran sarana itu tidak ada. Janji akan dilakukan penghijauan, namun fakta dilapangan tidak dilakukan penanaman. Janji akan direkrut tenaga kerja lokal, fakta dilapangan tidak dilakukan. Banyak kasus konflik warga dengan perusahaan akibat ketidakpatuhan terhadap janji-janji dalam AMDAL. Bahkan ada kasus yang berujung pada sengketa hukum.

3. AMDAL hanya formalitas. Dari beberapa kasus di atas, disimpulkan bahwa AMDAL hanya menjadi kajian ilmiah yang bersifat formalitas untuk melengkapi syarat sebuah kegiatan. Tidak sedikit ditemukan kasus copy-paste dalam penyusunan AMDAL oleh konsultan atau pemrakarsa kegiatan. Dalam dokumen banyak ditemukan kosa kata baik nama daerah, lokasi, atau dampak di daerah lain atau pada kegiatan lain.

Saran

Bagi masyarakat yang terkena dampak dari sebuah kegiatan harus benar-benar selektif dan waspada dengan janji-janji yang ditawarkan. Karena akan berakibat fatal jika kegiatan tersebut terlaksana, tapi fakta kemudian tidak dilakukan.