Steemian Mengawal Demokrasi Lokal

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak memasuki tahap ketiga. Sebelumnya, Pilkada Langsung dan Serentak ini terselenggara pada tahun 2015 dan 2017.

Tahun ini, Pilkada serentak berlangsung untuk 171 daerah. Jumlah fantastis. Mengingat tahun depan sudah Pemilu Serentak pertama kali.

Jadi, Pilkada seakan-akan membawa kita menaiki anak tangga kontestasi politik. Pemilu 2014, Pilkada 2015-2017-2018 dan Pemilu 2019. Lengkap sudah setiap tahun, Indonesia menghadapi pertarungan politik.

Dalam kaca mata demokrasi. Tahapan pemilu sejak 2014 sampai sekarang. Kabarnya, Indonesia sudah dianggap mapan secara demokrasi.

Meskipun demikian, isu tentang hoax dan politik negatif masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Tetapi, demokrasi Indonesia sudah memasuki tahapan berkembang dari ketakutan ke arah mapan demokrasi.

Kembali ke Pilkada 2018

Awal tahapan Pilkada. Beragam isu sudah memberikan bimbu penyedap rasa. Mulai dari persoalan kandidasi yang mengancam kaderisasi.

Sepanjang yang kita ketahui, kandidat kepala daerah sebaiknya berasal dari kader partai. Namun, masalah pendanaan menjadi penghalang. Sehingga, banyak kader partai yang gagal menjadi calon kepala daerah.

Kegagalan ini bersumber pada ketidakmampuan partai meghimpun kekuatan mengkader calon pemimpin bangsa. Bahkan, para kader hanya menjadi tim sukses dari calon yang bukan kader partai.

Miris! Benar sekali. Politik demokrasi lokasl memang menyedihkan. Tidak membuka ruang bagi tokoh daerah, sekaligus kader, menjadi pemimpin. Alasan lain, popularitas dan elektabilitas seseorang lebih berperan dari pada kemampuannya mengelola dan mengabdi kepada partai.

Masalah lain adalah isu mahar politik. Sudah banyak tulisan terkait mahar politik. Secara sederhana, mahar politik adalah sejumlah uang yang diberikan oleh bakal calon kepala daerah kepada elit partai. Tujuannya agar bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

Kasus bermunculan ke dunia maya dan berita. Namun, sampai sekarang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kesulitan memgungkap kasus mahar politik. Alasannya adalah:

1. Pemberi janji dan penerima mahar politik tidak bisa memberikan bukti. Hanya suara-suara antara calon gagal yang dimuat oleh media.
2. Mahar politik tidak pernah terungkap karena bakal calon tidak berani bertarung dengan partai. Semua hanya bilang "ada" tapi tidak bisa membuktikan keadaan dari mahar politik.

Alasan tersebut menjadi alat pembenar bagi pelaku untuk suksesi mahar politik. Sampai sekarang, tidak ada pihak yang benar-benar memiliki keberanian mengungkap mahar politik.

Padahal, mahar politik adalah musuh demokrasi. Bukan hanya menjadi pemberat bagi kader untuk mendapatkan rekomendasi partai. Juga menjadi alasan bagi para koruptor untuk mengembalikan uang yang sudah keluar.

Masalah lain adalah munculnya calon tunggal. Calon tunggal adalah pasangan calon yang di dukung hampir seluruh partai. Sehingga tidak memiliki lawan dalam pertarungan Pilkada. Dengan demikian, pasangan calon tunggal hanya menghadapi kotak kosong.

Meskipun cara ini diperbolehkan. Calon tunggal menjadi masalah bagi sehatnya politik. Bagaimana kita bisa belajar bersaing dengan sehat. Sedangkan lawan calon tunggal hanyalah kotak kosong.

Apa daya si kotak kosong? Tidak bisa dibantu untuk mengalahkan si calon tunggal. Mengajak untuk memilih kotak kosong pun sia-sia.

Mengawal Demokrasi Lokal

Dengan munculnya kenyataan pahit diatas. Tidak ada jalan untuk mengeluh. Kita tetap harus mengikuti tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018.

Semua mata dan telinga wajib fokus. Kawal semua kisah Pilkada 2018. Dengan cara memberikan penjelasan dan pengetahuan politik sehat dan etis kepada masyarakat.

Ini lah salah satu peran @steemit dan @steemian se Indonesia. Dengan kemauan untuk memberikan pilihan dan pengetahuan kepada masyarakat. Kita bisa menulis untuk pemilih.

Pertama
@steemian menulis terkait calon. Apakah itu profil atau partai pendukung. Sebaiknya, semua pasangan calon di satu daerah. Sehingga tidak terkesan berpihak ke salah satu pasangan calon.

Profil ini berisi data personal. Untuk hal ini, kita dapat melihatnya di link infopemilu.kpu.go.id data minimal akan kita temukan. Sehingga bisa membandingkan semua riwayat.

Dengan demikian, pemilih belajar memilih pemimpin. Memilih atas kesadaran akan kebutuhan pemimpin yang berkualitas. Bukan karena partai pendukung atau dasar SARA. Sehingga, info hoax pun tidak berpengaruh kepada pemilih.

Kedua
@steemian bisa menulis terkait contoh-contoh politik yang baik dan tidak baik. Dengan melihat contoh, pemilih mampu menganalisa. Lalu, menjamin pengawalan akan potensi kecurangan.

Pemilih tidak lagi berdebat terkait politik taktis. Melainkan sudah memahami untuk memantau. Karena, pemilih wajib berpartisipasi aktif untuk menegakkan keadilan pemilu.

Sebagai contoh, seperti apa orang memberikan uang saat kampanye akbar. Apakah pemberian minyak, baju, dan uang termasuk yang dibolehkan atau tidak?

Atau mencontohkan bagaimana calon yang baik dalam sosialisasi visi, misi dan program.

Bisa juga dengan melihat aturan yang disosialisasikan oleh Pengawas Pemilu. Dengan demikian, pemilih tahu cara memantau dan melaporkan. Apabila ada tindak pidana pemilu.

Ketiga
@steemian bisa menulis tentang hal-hal yang melawan hoax. Misalnya, ada link berita yang tidak jelas. Judul dan isi memberitakan hal buruk. Kemudian hal itu termasuk fitnah.

@steemian kemudian menulis terkait berita yang benar. Dengan cara, melihat info ter-update. Kemudian menuliskan ulang dengan gaya @steemian. Sehingga ada perlawanan hoax. Secara tidak langsung, @steemian Indonesia menjadi pengawal berita sehat dan informatif.

Selain itu, jika ada tulisan yang menyudutkan salah satu calon. Meskipun kita berpihak (seandainya). Maka, @steemian bisa menjelaskan informasi melalui tulisan dengan standar penilian objektif. Dengan begitu, pemilih akan melihat bahwa proses memilih bukan karena persoalan dukung mendukung saja. Tetapi melalui tahapan analisa dan kajian yang mendalam.

Nah, untuk yang terakhir. Bagaimana mengawal penyelenggara pemilu. @steemian tidak perlu repot lagi mendatangi kantor KPU maupun Panwaslu/Bawaslu.

@steemian bisa melihat website dan medsos penyelenggara pemilu. Syukurlah. Akhir-akhir ini websitenya up to date. Sehingga kita bisa melihat perkembangan kepemiluan.

Jika penyelenggara pemilu khilaf. Maka @steemian bisa mengingatkan. Kerja-kerja seperti ini membantu penelenggara pemilu untuk fokus. Keuntungan lain, @steemian Indonesia bisa menjadi mitra dalam mengawal demokrasi yang lebih baik.

Salam hormat
fb : @andrianhabibi
tw : @andrianhabibi
instagram : @andrianhabibi
Email : [email protected]
Website : www.andrianhabibi.com