NGOPI Uang Haram

Mahar Politik di aduk dengan Politik uang maka terhidang lah lauk korupsi.

Begitulah kira-kira proses dari menanam sampai memanen yang dilarang. Perbuatan jahat yang melahirkan kejahatan baru.

Proses peruntuhan politik sehat yang merobohkan tiang demokrasi. Sungguh miris. Sulit mencari pemain yang taat aturan.

Bagaikan sepak bola, semua pemain tidak jelas posisinya. Semua pelanggaran menjadi halal. Sehingga wasit pun tak mampu meniup pluit. Karena kemahiran para pemain melanggar aturan.

Handball bisa tertutup kelabut lobby-lobby politik. Tackle keras, kelihatan halus. Meskipun yang kena tackle harus masuk rumah sakit.

Pernah kah kita melihat pertandingan seperti itu? Mungkin ada karena tensi tinggi. Namun, dalam kontestasi politik. Pertandingan amburadul ini sudah biasa dan semakin profesional.

Melihat potensi semakin ruwetnya masalah politik. Pemantau pun siap siaga. Mulai dengan mengkaji masalah kuasa duit. Duit yang menjadi alat ukur kesejahteraan. Berubah menjadi senjata pembunuh politik etik.

Maka, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) kembali menggelorakan semangat juang memantau dan mengawasi politik.

Politik yang diharapkan membaik paska runtuhnya orde baru. Malah semakin profesional merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Dengan begitu, KIPP mengajak semua untuk melek politik. Memantau proses penyelenggaraan dan hasil dari pemilu/pilkada.

Apapun namanya, mahar politik dan politik uang berstatus HARAM. Wajib diberantas. Simak kajian KIPP dalam acara NGOPI. Ngobrolin Pemilu. Bersama para ahli

1. August Mellaz - Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu & Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

2. Muhtar Said - Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia & Divisi Kajian dan Pendidikan Komite Independen Pemantau Pemilu

3. Sunanto atau akrab dipanggil Cak Nanto - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat

Andrian Habibi || @andrianhabibi
Pegiat HAM dan Demokrasi