Mengurai Sengkarut Uang Haram

NGOPI Ngobrolin Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, pada hari Sabtu, 10 Februari 2018 membuka sinyal lampu kuning bagi demokrasi di Indonesia.

Masalah ini terkait politik uang yang sudah membudaya. Masalah ini menjadi problem tersendiri saat pemilu atau pilkada.

Muhtar Said, Kaprodi Ilmu Hukum UNU Indonesia sekaligus Peneliti KIPP mengatakan bahwa desain demokrasi prosedural sulit menghentikan money politics.

Beberapa alasan menurut Said adalah ketidakberdayaan partai politik dalam perjuangan idiologis.

"Partai politik yang tidak menjalankan fungsinya, membuat pembiayaan politik menjadi beban bagi setiap calon legislatif dan calon kepala daerah," kata Muhtar Said.

Padahal, secara teoritis. Hakikat demokrasi merupakan hubungan konstitusi dengan konstituen.

Said mengatakan konstitusi berwujud pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sedangkan konstituen yang berarti pemilih menjadi penentu demokrasi yang sehat. Keduanya tidak terhubung akibat partai politik sulit menjaga keterbuhungan antara amanah regulasi dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam konstitusi.

Cak Nanto (Sunanto) sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan penuntasan politik uang terasa tanggung.

"ending proses penegakan hukum terhadap politik uang terasa melow akibat standar ganda di regulasi," kata Cak Nanto.

Menurut Cak Nanto, sejak berdiri, JPPR membaca perkembangan politik uang dari pemilu ke pemilu.

Banyak varian politik uang. Kata Cak Nanto, salah satu penyebabnya adalah kemahiran tim sukses bayangan berbasis konsep MLM. Para pemain bayangan ini yang bekerja tanpa terdeteksi.

Masalah peraup suara ini juga terindikasi dalam bentuk variatif. Misalnya:

1. Judi Pemilu
2. Biaya asuransi
3. Calo suara

Variasi politik uang ini merupakan perkembangan zaman. Sehingga Cak Nanto mengharapkan progsesifitas hukum yang mampu membaca variasi politik uang yang bakal terjadi.

Untuk sementara, semua pihak harus menyatukan semua regulasi yang ada untuk memberantas politik uang.

penyatuan pasal tentang politik uang yang tersebar di berbagai regulasi akan menguatkan niat pemberatasan politik uang, kata Cak Nanto.

Sedangkan August Mellaz, Majelis KIPP Indonesia & Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengemukakan banyak riset terkait pemilu. Namun, belum ada yang secara detil mengungkap Peta Jalan Politik Uang.

Padahal, politik uang menurut August Mellaz adalah akumulasi pelbagai variable. Variabel regulasi yang tidak mampu menyelesaikan masalah memang benar.

Tapi, variabel lain adalah paska reformasi, kelembagaan partai politik juga mempengaruhi munculnya ketidaksiapan berdemokrasi. Sehingga, pelbagai alasan turunan dari kelembagaan ini mengharuskan calon peserta pemilu/pilkada terbebani atas pembiayaan politik.

Bahkan, perkembangan politik uang sejak pemilu 1999 merembes ke ranah religius dan kultura.

"Jadi, semua variabel harus diungkap untuk menguatkan subtansi elektoral dalam bangunan demokrasi yang secara implikatif mengurai masalah dan menuntaskan masalah politik uang," kata August Mellaz.

Dari kajian August Mellaz, ada hal yang liput dalam pantauan stakeholder pemilu. Misalnya, selama satu bulan sebelum pemilihan sampai satu bulan paska pemilihan kepala daerah. Ada pergerakan uang yang besar dari Bank Indonesia ke Bank Daerah. Apalagi salah satu kandidat adalah petahana.

"Seharusnya, pergerakan uang dengan jumlah besar dari pusat ke Bank Daerah juga menjadi variabel kajian Peta Jalan Politik Uang," kata August Mellaz.

Diantara solusi yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan. Misalnya:

1. Penguatan KPK dan PPATK dalam pemberantasan politik uang.
2. Penguatan Gakkumdu untuk fokus menyelesaikan indikasi politik uang.
3. Membangun skema kebijakan dalam menurukan pembiayaan politik.
4. Penguatan peran masyarakat sipil untuk mendidik pemilih.
5. Pemantauan parktek kampanye dan laporan dana kampanye. Apabila ada perkiraan jarak yang berbeda. Maka Bawaslu memanggil calon untuk dimintai klarifikasi keuangan dari sisi laporan dan praktik.

Bagaimanapun, politik uang selalu berkembang. Misalnya dari serangan fajar ke serangan duha. Sehingga, butuh peta yang jelas terhadap semua variasi politik uang. Agar pembaca peta mampu mengambil kebijakan. Dari situ lah muncul jalan pemberatasan politik uang.

Untuk mengetahui perjalanan kelembagaan semua narasumber. Silahkan berselancar di google dengan memuat kata kunci :

1. KIPPINDO.ORG
2. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)
3. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Catatan singkat oleh Andrian Habibi - @andrianhabibi