Data Demografi untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh |

---

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal, Ayi Jufridar, mengatakan setiap kali bicara kemiskinan, kita terjebak pada generalisir pola pengentasan. "Padahal dibutuhkan skema inklusi berdasarkan beberapa indikator yang berbeda dan demografi," ujar AyI Jufridar, Kamis, 17 Januari 2019.

Menurut Ayi, Pemerintah Aceh harus melihat akar penyebab kemiskinan untuk mendapatkan skema pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan demografi di setiap kabupaten dan kota. "Tidak semua penyebab kemiskinan bisa diatasi dengan skema dan formula yang sama, sebab penyebabnya juga berbeda dan kondisi juga berbeda," katanya.

Seharusnya, kata Ayi, sejak lama Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota sudah memiliki data tentang peta kantong kemiskinan, penyebabnya, usia angkatan kerja, dan solusi yang akan diambil.

"Ini tentu sangat spesifik di setiap daerah. Potensi yang ada juga sangat spesifik. Program pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan beberapa kondisi di atas," ujar AyI.

Ayi mengingatkan, para elite di Aceh jangan lupa, semua pasangan calon kepala daerah baik di tingkat kabupaten dan kota maupun di provinsi, memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Bagi pasangan yang kini terpilih, harus menyesuaikan program pembangunan dengan visi dan misi ketika mencalonkan diri pada pilkada lalu," kata mantan komisioner KIP Aceh Utara ini.

Dia menyebutkan, program pengentasan kemiskinan memang termasuk program jangka panjang yang tidak akan selesai dengan sekadar penyediaan lapangan kerja. "Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Fakultas Ekonomis dan Bisnis Unimal di kawasan pesisir pantai, kemiskinan juga berkaitan dengan pola hidup yang tanpa perencanaan jangka panjang, pengelolaan keuangan, dan kondisi sosial lainnya. Ini juga harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota," ungkap Ayi.

Selama ini, menurut Ayi, Pemerintah Aceh cenderung mengabaikan penyediaan lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif. Banyak generasi muda Aceh yang sudah mandiri dengan berbisnis di bidang ekonomi kreatif yang mengandalkan teknologi digital. Mereka bisa bekerja di mana saja, sejauh ada jaringan internet, termasuk di warung kopi.

"Pertanyaannya, apakah Pemerintah Aceh menaruh perhatian terhadap potensi ekonomi kreatif seperti ini dan mendukung kreativitas generasi muda? Selama ini perhatian pemerintah hanya tercurah kepada keterampilan konvensional yang terkadang tidak linier lagi dengan kebutuhan pasar. Para pengambilan kebijakan yang memang kebanyakan buta teknologi. Buta tren bisnis ayo sharing dengan pihak lain termasuk kampus untuk mengubah pola anggaran," kata Ayi yang juga jurnalis senior di Aceh.[]

---

Source

---

---

---