Kisah Pemerintah Kolonial Belanda Mengawasi Pengelolaan Dana Kas Masjid

in story •  5 months ago 

Pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran pengelolaan dana kas masjid. Alasannya untuk pengawasan dan mencegah penyelewengan. Isu yang menjadi pembahasan serius Kompeni.

Hal itu terungkap dalam surat Penasehat Pemerintah Kolonal Belanda untuk urusan pribumi dan keagamaan, Snouck Hurgronje, pada 12 Juni 1901 dari Betawi, kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Pamong Praja) Pemerintah Hindia Belanda.

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Atjeh-Hotel_met_K÷hlerboom_Kota_Radja_TMnr_10014998.jpg.jpeg
Masjid Raya Baiturrahman pada masa kolonial Sumber

Surat itu merupakan jawaban Snouck Hurgronje terhadap surat Direktur Pemerintah Dalam Negeri pada bulan yang sama No.2983, serta lanjutan penjelasan dari surat Snouck Hurgronje tanggal 7 Juni No.29 terkait pokok pembicaraan WPD De Wolff Van Westerrode terkait dana-dana untuk kas masjid. De Wolff merupakan orang yang pada tahun 1904 ditugaskan untuk melakukan penelitian dan pendirian bank rakyat.

Dalam surat itu dibahasa kecenderungan untuk mengembangkan dana-dana dari apa saja yang disebut sebagai kas masjid, yang dapat dipakai untuk membayar berbagai pengeluaran untuk kepentingan umum. Pemerintah Kolonial Belanda membuat pembatasan terhadap penggunaan dana kas masjid, agar tidak dialihkan secara rahasia menjadi dana sabil, yang dipakai untuk mendanai perjuangan melawan Pemerintah Kolonial Belanda.

Sebelumnya pada tahun 1893 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah mengeluarkan surat edaran No.1962 untuk membatasi penggunaan dana masjid. Namun De Wolff Van Westerrode menilai penyalahgunaan dana itu sering terjadi, karena kurangnya pengawasan oleh pejabat kolonial.

mesjid di Samalangan 1880-1990.jpg
Masjid Samalanga tahun 1880 Sumber

Surat Snouck Hurgronje itu bisa dibaca dalam buku Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, Seri Khusus jilid IV halaman 545-550. Tentang pengawasan dana-dana masjid itu ia menulis:

”Kurangnya pegawasan itu oleh Tuan De Wilff Van Westerrode akan dipersalahkan sebagian kepada rasa sungkan para residen yang ditimbulkan oleh pasal 33 instruksi mereka. Itu tidak benar; sebab Pemerintah Pusat telah menegaskan dengan jelas dalam surat edaran tersebut tadi sebagai berikut: Campur tangan Pemerintah Daerah dalam pengurusan pungutan oleh para pegawai pengatur nikah beserta pembagian hasilnya, dan dalam pengelolaan dana-dana atau kas-kas yang terbentuk dari sebagian pungutan tersebut, sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan agama. Oleh Pemerintah Daerah urusan itu harus dijauhi. Juga dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menghendaki pengawasan tertentu dari Pemerintah Daerah bangsa Eropa atas beberapa urusan tersebut.”

Pengaturan itu juga mencakup biaya pernikahan dan sebagainya yang disisihkan untuk kas masjid. Pemungutan biaya nikah untuk kas masjid itu tetap dibolehkan tapi Pemerintah Kolonial Belanda berdalih pengaturan dilakukan untuk dibersihkan dari penyelewengan.

mesjid indrapuri 1880.jpg
Masjid Indrapuri tahun 1880 Sumber

Snouck Hurgronje menegaskan, salah satu maksud terpenting dari pengaturan dana kas masjid itu adalah untuk membantu penduduk dengan cara yang semurah mungkin, jumlah maksimum pungutan yang telah ditetapkan harus diturunkan kembali. Dalam surat yang sama Snouck Hurgronje melanjutkan:

”Pembentukan kas-kas masjid yang baru atai perluasan kas-kas masjid yang sudah ada, tidak boleh terjadi karena hal ini akan merupakan beban yang mencekam, baik bagi para penghulu dan sebagainya, ataupun bagi penduduk. Maka, orang harus selalu ingat bahwa semua kas-kas masjid itu ialah: memberi bentuk tetap kepada kebiasaan bahwa para penghulu dan sebagainya wajib memenuhi kebutuhan ibadah. Sebagai imbalannya mereka boleh memperoleh uang biaya nikah dan sebagainya.”

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!