Benahi Sistem Anggaran: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #13

abuarkan (67)in #steempress • 6 years ago (edited)

ACEH TENGAH, 18 September 2006. Sosialisasi pencegahan korupsi dengan tema ‘Bangun Aceh Tanpa Korupsi’ yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tengah mendapat sambutan hangat dari masyarakat di kabupaten penghasil kopi itu. Hal ini terlihat saat acara berlangsung di Aula Setda Kabupaten Aceh Tengah, duaratusan peserta yang terdiri atas pegawai negeri, swasta, unsur masyarakat, aktivis LSM/NGO, praktisi hukum, polisi, jaksa, dan mahasiswa itu berlangsung meriah.

Saat Deputi KPK bidang Pencegahan Waluyo memaparkan materi tentang 30 jenis korupsi, para peserta tidak ada satu pun yang beranjak meninggalkan ruangan. Mereka tekun menyimak setiap materi yang diberikan.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Nelayan ikan depik di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Agustus 2009 | Dok. Adi W

Saat sesi tanya jawab berlangsung, sejumlah peserta mengacungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan seputar korupsi yang masih terganjal di benak mereka. Sunardi Setiawan, salah seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Al Wasliyah, menggugat kenapa hukum seakan pandang bulu: keras bagi mereka yang miskin, tapi lunak bagi mereka yang kaya. “Padahal misi Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) adalah menghapus diskriminasi hukum, tapi kenapa masih ada perbedaan antara yang miskin dan kaya,” kata Sunardi.

Dia juga menyebutkan, banyak korupsi terjadi bukan dilakukan oleh pegawai rendahan, tapi malah oleh atasan. Karenanya, dia meminta KPK dan para penegak hukum lainnya (seperti polisi dan kejaksaan) untuk lebih proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Kalau sudah ada aksi dari KPK, nanti kepala dinas akan takut,” kata dia lagi, “yang korupsi itu bukan anggota, tapi juga ketuanya.”

Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Aceh Tengah, Kurdis Akbar, mengatakan, potensi korupsi terbesar ada dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, APBD baru disahkan pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Padahal, sejumlah proyek ada yang mesti dikerjakan pada awal tahun.

“Kalau anggaran sendiri baru disahkan pada Juli, itu yang menumpuk selalu cash bon. Seperti kita ketahui, cash bon itu bertentangan dengan PP No 17/2003. Kalau itu dibenarkan, potensi korupsi tidak bisa dihapuskan,” kata Kurdis.

Menjawab pertanyaan ini, Waluyo mengatakan, anggaran memang seharusnya disahkan sebelum tahun berganti. Kalau tidak, justru akan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Kelambanan pengesahan anggaran juga akan merembes pada pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pada tahun berjalan.

“Banyak pengesahan APBD bukan sebelum tahun berjalan. Makanya sangat masuk akal apa yang Bapak sampaikan tadi. Jelas itu akan menimbulkan potensi korupsi,” katanya.

Dia kemudian menyebutkan, kelambanan pengesahan anggaran bukan hanya terjadi di Aceh saja. Menurutnya, 51 persen pengeluaran APBN itu dilakukan pada Desember. Bahkan, kata dia lagi, di Aceh anggaran tahun 2005 malah baru disahkan pada Juni atau Juli. “Itu pasti ada perilaku tidak benar. Paling tidak ada kesalahan prosedur,” kata dia. “Ya, gimana tidak korup,” tambahnya lagi.

Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah, September 2006 | Dok. Adi W

Waluyo senang saat dikabari bahwa APBD Aceh Tengah disahkan pada bulan Januari setiap tahunnya. “Alhamdulillah bisa disetujui Januari. Ini bisa terjadi kalau seandainya eksekutif secara aktif pada bulan Mei mengajukan usulan,” kata dia.

Untuk itu, kata Waluyo, jika anggaran sudah disetujui pada akhir tahun, setiap memasuki kerja di awal tahun mendatang, para pegawai dan penyelenggara daerah sudah bisa melaksanakan tugasnya secara plong. “Tidak ada ganjalan dalam bekerja. KPK hanya menyarankan. Pelakunya eksekutif dan legislatif. Memang sistem anggaran harus dibenahi,” katanya.

Satu pertanyaan berani disampaikan seorang pemuda yang bekerja di International Organization for Migration (IOM) Aceh Tengah. “Apakah KPK ikut serta dalam memantau biaya operasi militer yang digunakan selama pemberlakuan Darurat Militer di Aceh? Kalau ada, apa hasilnya?” [Aceh Tengah, bersambung]

@abuarkan
Adi Warsidi