Mengapa Belum di Indonesia ?

Pixabay.com

Sekitar dua hari yang lalu saya membaca informasi yang benar-benar menarik yang di share oleh seorang di komunitas pivot dan saya berpikir mengapa hal ini tidak di terapkan di indonesia.

Baiklah mari ikuti saya untuk menyimak informasi yang saya dapatkan

Badan Pemilihan Kanada Sedang Mencari Donasi Cryptocurrency.

Pada tanggal 9 Januari 2019, dilaporkan bahwa Badan Pemilihan Kanada, telah menerbitkan rancangan dokumen yang merinci prosedur penerimaan sumbangan cryptocurrency serta mencari masukan dari berbagai pihak mengenai penanganan sumbangan tersebut.

Salah satu aspek yang paling sulit dari cryptocurrency dan pemerintah adalah masalah donasi politik. Di Taiwan, misalnya, cryptocurrency telah diterima sebagai bentuk kontribusi kampanye. Di beberapa tempat di Amerika Serikat, mereka telah dilarang donasi seperti itu.

Akan tetapi di Kanada memiliki pandangan yang berbeda, bagaimanapun, pemerintah mulai mengeksplorasi penggunaan cryptocurrency untuk sumbangan politik menjelang pemilihan mendatang.

Pemilihan Kanada, badan resmi yang bertugas menangani penggalangan dana politik di negara itu, telah mengumumkan di situs web mereka bahwa "dengan minat terhadap cryptocurrency yang meningkat, entitas politik telah meminta panduan untuk menerima kontribusi dan melakukan transaksi lain dalam bitcoin atau altcoin."

Menanggapi pertanyaan yang diterima Pemilu Kanada, mereka telah menerbitkan draft dokumen yang menyatakan bagaimana transaksi cryptocurrency harus ditangani untuk saat ini. Menurut dokumen itu, donasi cryptocurrency diklasifikasikan sebagai donasi nonmoneter dan natura. Alasannya, yang di bahas dalam dokumen itu, adalah bahwa aset digital memiliki karakteristik uang dan properti.

Seperti uang, mereka (crypto) dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa tetapi tidak seperti uang, mereka (crypto) tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening bank tanpa terlebih dahulu ditukar dengan mata uang fiat yang menempatkan mereka dekat dengan standar properti.

Dokumen ini hanya konsep dokumen dan berbagai pihak telah dihubungi tentang masalah ini dan memiliki waktu hingga 21 Januari 2019, untuk menyampaikan pandangan mereka tentang bagaimana cryptocurrency harus diperlakukan dan bagaimana dokumen tersebut dapat diubah dengan waktu.

Namun, beberapa badan dan yurisdiksi pemerintah telah memutuskan klasifikasi mereka sendiri untuk cryptocurrency.

Pemilu BC, Komisi Pemilu Federal AS, dan Badan Pendapatan Kanada memperlakukan cryptocurrency sebagai komoditas, sedangkan Pemilu Ontario memperlakukan transaksi cryptocurrency sama dengan yang dilakukan melalui cek atau kartu kredit.

Dalam kasus Pemilihan Ontario, kontribusi Cryptocurrency tunduk pada undang-undang yang sama dengan kontribusi fiat yang berarti ada batasan pada donasi tahunan dan batas $20 pada donasi anonim. Identitas mereka yang berkontribusi di atas $20 harus dilaporkan oleh pihak yang bisa membuktikan tantangan karena sifat anonim beberapa crypto.

Para pihak (penyedia) juga perlu menyerahkan riwayat transaksi dompet mereka dengan cara yang sama seperti ketika mereka melakukan laporan bank mereka jika mereka memilih untuk menerima donasi cryptocurrency.

---

Dampak positif apabila hal ini di terapkan di indonesia.!

ini hanya pemikiran saya.

Apabila pemerintah Republik Indonesia mau memberlakukan apa yang mulai di rancang oleh Kanada, maka masa depan crypto di Indonesia akan terlihat lebih cerah.

Beberapa hal positif yang akan terjadi.

Minat Rakyat Indonesia terhadap krypto meningkat.

Transaksi dengan Krypto akan lebih cepat berkembang di indonesia.

Dengan satu jenis mata uang bisa transaksi internasional tanpa harus convert, ini benar-benar memudahkan rakyat.

Mungkin lebih banyak lagi manfaat yang akan di terima oleh rakyat indonesia apabila hal semacam ini mulai di terapkan, dan mengigat akhir 2018 Indonesia sudah melegalkan krypto dan ini menjadi mudah-mudah saja apabila di berlakukan donasi atau apapun itu dalam krypto.

Salam sukses untuk semuanya dan sampai jumpa, berharap 2019 menjadi tahun membanggakan di indonesia.

Semoga saja pak Jokowi dan semua kabinet pemerintahan Republik indonesia membaca tulisan saya 😅😅😅