Usaha Perkebunan Tanpa Izin Lingkungan Melanggar Hukum

Usaha perkebunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup Wajib memiliki Izin Lingkungan, jika tidak maka pelaku usaha tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 milyar dan paling banyak 3 milyar.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pasal 36 disebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian dalam pasal 40 disebutkan Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam konteks usaha budidaya tanaman perkebunan (perkebunan sawit contohnya) dengan luas di atas 3000 hektar Wajib AMDAL, sedangkan dibawahnya wajib UKL/UPL. Tentunya ketentuan ini tidak berlaku bagi Perkebunan rakyat dibawah 25 hektar, karena kewajiban berbadan hukum bagi usaha perkebunan diatas 25 hektar.

Dengan demikian, jika ada usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh badan hukum tidak memiliki izin lingkungan sudah pasti usaha tersebut juga tidak memiliki izin lainnya, seperti izin usaha perkebunan. Secara otomatis, pelaku usaha tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagai diuraikan di atas sesuai Pasal 109 UU No 32 tentang PPLH.

Izin lingkungan diberikan oleh Menteri untuk wilayah usaha lintas provinsi, oleh gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota, dan oleh Bupati/Walkot untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

Jadilah pelopor keselamatan lingkungan hidup di Aceh

Salam Adil dan Lestari