Menunggu Peta Rawan Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menyelenggarakan Diskusi Pre Lounching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019 di Jakarta, 21 September 2019.

Foto dari facebook DKPP

IKP adalah program pengkajian dan prediksi kerawanan pemilu sejak Pilkada Tahun 2005. Sepanjang waktu, selalu ada perbaikan IKP. Terlebih, ada pemilihan berturut mulai dari IKP Pilkada 2017 dan 2018 yang dilanjutkan dengan IKP 2019.

Sederhananya, IKP 2019 adalah perbaikan dari IKP Pilkada 2017 dan 2018 yang masih hangat dibicarakan. Atau 2017 ditambah 2018 maka hasilnya 2019.

Pertanyaannya adalah bagaimana IKP 2019 jika kita membaca dari pembagian pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dan DPD?

Jika bacaan terhadap peta kerawanan pemilu telah diprediksi. Maka, harusnya IKP menjadi dasar untuk program pencegahan. Sekaligus bagaimana Bawaslu menguatkan program pengawasan partisipatif untuk menuntaskan IKP 2019.

Demi menjaga semangat pencegahan kerawanan atau pencegahan pelanggaran pemilu. Ada baiknya IKP 2019 disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, kalau perlu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk sebulan ke depan mensosialisasikan IKP 2019.

Karena Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan lah berhubungan langsung dengan potensi-potensi kerawanan pemilu 2019. Agenda sosialisasi penuh berbasis RT/RW pun patut di pertimbangkan. Karena IKP 2019 adalah salah satu dasar kita menilai demokratis engga pemilu 2019.

Kita berharap IKP 2019 bukan hanya milik para akademisi, peneliti dan penyelenggara. Tetapi, masyarakat awam pun dapat memahami IKP 2019. Kenapa? Karena, pemilih itu adalah warga negara yang memiliki hak pilih. Bukan hanya klas-klas tertentu atau kasta-kasta tertentu.

Sehingga, seluruh pemilih mengetahui upaya bawaslu dalam merekam IKP sejak 2005 sampai sekarang. Dengan demikian, kerawanan pemilu tidak lagi menjadi beban penyelenggara dan peserta. Tetapi, menjadi beban seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, kita juga berharap pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, memiliki pandangan yang sama dalam membaca IKP 2019. Agar, upaya pencegahan maksimal. Bagaimana mungkin Bawaslu bekerja sendiri mengurangi potensi kerawanan pemilu?

Demi semangat pencerdasan pemilih, ada baiknya, Polisi, TNI dan Dinas Kesbangpol se Indonesia membantu sosialisasi IKP 2019 kepada masyarakat. Kalau perlu, sekalian sosialisasi contoh dan tata cara pelaporan pelanggaran pemilu.

Apalagi, paslon presiden yang sudah mendapatkan nomor urut. Kita masih khawatir pembelahan kelompok massa pendukung mempengaruhi kerawanan pemilu. Akan lebih baik bila tim sukses kedua paslon presiden dan wakil presiden bisa mengikuti sosialisasi IKP 2019 agar mampu mengemban amanah mengurangi potensi kerawanan pemilu.

Andrian Habibi
Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia