Dasar Payung Hukum Dari Perdagangan Mata Uang Kripto di Indonesia?
Perdagangan mata uang digital kripto atau cryptocurrency tengah menjadi demam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sebagai alternatif investasi, kripto telah berkembang begitu pesat dengan beberapa koin-koin andalan di dalam pasarnya, seperti Bitcoin, Ethereum, Polkadot, atau Cardano.
Namun, sebagian masyarakat masih ragu-ragu untuk berinvestasi di market kripto. Alasan legalitas di Indonesia menjadi dasar keraguan untuk terjun ke perdagangan digital ini.
Sebenarnya, di Indonesia, legalkah perdagangan mata uang kripto? Adakah payung hukumnya?
Legalitas Kripto
Aset kripto di Indonesia dilindungi di bawah payung hukum Peraturan Badan Pengawasa Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Adapun terkait dengan sah atau tidaknya perdagangan kripto di Indonesia, merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) dinyatakan sah dan tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 BW, didukung oleh asas-asas sepert kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik.
Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena Kripto dilakukan secara online melalui jaringan transaksi aset yang internet.
Pengawasan Aset Kripto
Terkait pengawasan aset digital ini, dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka Fisik Bappebti, dengan dua mekanisme, yakni:
Pengawasan off site : Pengawasan off-site dilakukan terhadap laporan secara rutin yang disampaikan Calon Pedagang Aset Kripto melalui e-mail atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke BAPPEBTI
Pengawasan on site : Pengawasan on-site yaitu pengawasan secara langsung yang dilakukan secara rutin atau sewaktu waktu berdasar kan perhitungan pemetaan risiko.