Pemerintah Aceh yang di pengaruhi konflik

photo by google

Aceh atau yang sekarang disebut Nanggroe Aceh Darussalam adalah Daerah Istimewa yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Terletak di Sumatera barat laut dengan luas 57.365,57 km per persegi. Aceh dikelilingi oleh Selat Malaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur dan Samudra Hindia di selatan dan barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh, yang dulunya dikenal sebagai 'Kutaradja'. Aceh sendiri sering dijuluki Serambi Mekkah. Sejak masa pemerintahan Soekarno, Aceh telah dalam konflik. Pemberontakan yang dipimpin oleh David Beureueh (gubernur Aceh) ingin Aceh melarikan diri dari Indonesia. Konflik ini berakhir sampai tahun 1962. Namun, situasi ekonomi masyarakat Aceh tidak mengalami perbaikan. Empat belas tahun kemudian,Perjuangan Hasan di Tiro dan kawan-kawannya di dalam GAM hanya berlangsung tiga tahun. Setelah itu, Aceh dikuasi oleh Militer. Dalam perjalanan pemerintahannya, Aceh selalu mengalami konflik antara pemerintah RI dan GAM. Ini terjadi pada saat pemerintahan Soeharto. Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan akhirnya berlangsung selama 10 tahun. Operasi oleh TNI ini banyak memakan korban.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM selama DOM banyak yang tidak tertangani hingga sekarang. Setelah Soeharto lengser, issue lepasnya Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdengung. Referendum mulai digemakan Pasca reformasi, di Aceh banyak sekali muncul gerakan-gerakan masyarakat melalui lembaga-lembaga untuk memperjuangkan keinginan agar lepas dari Indonesia. Situasi semakin tidak terkendali, banyak sekali bentrokan dan kontak sejata. Ini terjadi sekitar tahun 2002. Pada tanggal 9 Desember 2002,pihak GAM dan Indonesia menandatangani perjanjian perdamaian di Jenewa. Konflik sedikit mereda, namun tetap saja terjadi konflik Namun, proses perundingan tersebut akhirnya gagal karena ada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, para juru runding GAM ditangkap. Darurat militer kemudian dimulai pada tanggal 19 Mei 2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh, untuk menumpas GAM. Satu tahun Darurat Militer, ribuan orang meninggal baik dari pihak TNI maupun GAM. Tanggal 19 Mei 2004 dilakukan Darurat Sipil. Keadaan tidak berubah, masih saja terjadi konflik dan kontak senjata, ribuan orang kembali menjadi korban bahkan di kalangan sipil.

Bencana gempa dan tsunami kemudian melanda Aceh. Ratusan ribu orang menjadi korban. Status darurat sipil akhirnya tenggelam karena orang tak lagi memikirkan konflik tetapi pembangunan pasca bencana. Di saat sedang membangun, tanggal 19 Mei 2005 Aceh berubah status, yakni menjadi tertib sipil. Presiden SBY terus mencari cara agar perjanjian perdamaian untuk Aceh dapat dilaksanakan. Maka pada Agustus 2005 diadakanlah perundingan antara RI dan GAM di Helsinski, Finlandia dengan difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI). Sejak saat itu, kontak senjata sudah sangat kecil terjadi. Pelucutan senjata dan penarikan tentara sudah dilaksanakan sebagai implementasi dari MoU.2 Setelah 30 tahun konflik akhirnya Aceh mendapatkan udara kedamaian. Disaat-saat demikian, justru Gubernur Aceh waktu itu, Abdullah Puteh harus dijebloskan ke dalam penjara karena menjadi tersangka kasus korupsi. Meski demikian, masih banyak tugas yang harus dijalankan masyarakat Aceh yakni, melaksanakan politik damai dalam pemerintahan. Salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan Pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Pilkada yang diselenggarakan juga berbeda dibandingkan dengan pilkada di daerah lain karena Aceh menggunakan Otonomi Khusus.

source
https://muhammadazzikra15.blogspot.co.id/2016/08/pemerintahan-serambi-mekah-yang.html