Selamat sore sahabat steemit. Kali ini saya ingin berbagi dengan kalian menyangkut dengan Dana Desa tahun 2017. Penyaluran tahap I dana desa 2017 sebesar 60% sudah masuk ke Rekening Kas Desa di seluruh Aceh. Informasinya hanya Kabupaten Aceh Utara saja yang masih dalam tahap pengajuan.

Di daerah lain seperti Kabupaten Aceh Timur Akhir bulan juli hampir 80% dana desa sudah dilakukan pencairan tahap I. Saya melihat selama tiga tahun pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara umum belum begitu banyak perubahan yang dirasakan di dalam masyarakat. Malah yang ada adalah nilai kepercayaan antar sesama warga yang mulai pudar. Saling curiga kepada perangkat desa dan sesama warga. Saya pernah mengatakan kepada Keuchik Rantau Selamat kalau dengan adanya dana desa ini, di masyarakat nilai sosial hubungan kemasyarakatan luntur kenapa tidak kita tolak saja dana desa tersebut.

Sebenarnya dimana sih letak permasalahan dana desa? Apakah di level pemerintah kabupaten, pemerintah desa atau di masyarakat sendiri. Dilihat dari definisi desa dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang menjadi peluang besar bagi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan serta mengawasi sendiri dana sesuai dengan keinginan keuchik dan masyarakat desa yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD). Dokumen RPJMD inilah yang menjadi acuan desa untuk merencanakan setiap kegiatan tahunan didalam dokumen RKP desa dengan anggran biayanya da di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut saya persoalan pertama yang terjadi dalam pengelolaan dana desa adalah belum akuratnya dokumen RPJMD yang ada di desa. Sehingga yang terjadi setiap melaksanakan musyawarah RKP setiap tahun selalu muncul usulan siluman yang tidak termaktup dalam dukumen RPJMD. Mungkin salah satu yang banyak dilupakan dalam tahapan penyusunan dokumen RPJM tersebut adalah tahapan penyelerasan dengan dokumen perencanaan kabupaten ( bisa dokumen RPJM kabupaten atau dokumen Tata ruang Kabupaten).

Kenapa menjadi penting penyelarasan tersebut ini untuk menjawab seandainya di dalam perjalanannya kabupaten menetapkan priotas yang akan dilaksanakan di tahun berjalan misalnya Kabupaten Aceh Timur menetapkan salah satu prioritas tahun ini adalah melakukan rehap rumah tidak layak huni minimal lima rumah perdesa. Dampaknyaadalah di akhir tahun nanti akan ada minal 2565 unit rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki dengan anggaran yang diatur minimal Rp 10.000.000 maksimal Rp 15.000.000. Bagi gampong yang memang sudah ada rencana rehap rumah dalam dokumen RPJM desa tinggal melaksanakan saja. Dengan kriteria yang disepakati di desa dalam rapat musyawarah bersama

Kasus-kasus Penyelewengan Dana Desa

Dalam dua tahun terakhir banyak sekali kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan yang terlibat adalah aparatur desa sendiri seperti keuchik dan perangkat lain.

Kasus tersebut seperti Kasus desa Keude Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur http://www.ajnn.net/news/kasus-korupsi-dana-desa-aparatur-gampong-keude-dihadirkan-dalam-sidang/index.html

Kasus Cot Kupok Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/01/31/dprk-aceh-utara-akan-telusuri-kasus-dana-desa-di-cot-kupok/#sthash.6cQmKQHz.dpbs

Banyak kasus lain yang terjadi di desa yang tidak terekspos di media yang bisa langsung diselesaikan di desa. Kasus yang banyak terjadi adalah pada pelaksanaan kegiatan fisik yang bisa saja tidak susuai dengan RAB yang sudah direncanakan dari awal.

Kenapa banyak kasus terjadi di dalam pengelolaan dana desa. Salah satu jawabannya adalah belum terbukanya akses informasi kepada seluruh masyarakat. Minimnya informasi tersebut sehingga memudahkan oknum yang terlibat mengakali dana tersebut. Untung tahun ini pemerintah sudah mewajibkan APBG di tempel seukuran baliho seperti pada saat Pilkada. Apakah pemerintah desa sudah melaksanakannya. Kawan-kawan bisa melihat sendiri di desa tempat tinggal masing-masing. Harapannya dengan adanya informasi APBG yang di tempel masyarakat mengetahui tentang kegiatan apa saya dan berapa anggrannya yang sedang dilakukan tahun ini.

Terimakasih sudah melihat postingan saya, komentar yang membangun sangat saya harapkan, untuk terus mengikuti setiap konten baru yang saya posting, kalian dapat follow me @muammar

Upvote Resteem and Follow Me @muammar

---