Gagap Narasi Kampanye [2]
Sebut saja misalnya bagaimana pemilih menafsir—keberanian atau kecerdasan—seorang caleg? Bukankah penilaian bisa sangat subyektif di kalangan masyarakat kita yang mulai bosan dengan jargon-jargon politisi. Sejatinya,caleg memahami bahwa social distrust begitu tinggi di tanah air.
Sehingga, perlu kampanye substantif, fokus pada sesuatu yang bisa dilakukan dan tak mengubar janji palsu dengan balutan narasi yang indah.
Ketidakpercayaan publik akan janji politik meningkat seiring dengan rekam jejak politisi kerap abai akan pemilih setelah duduk di lingkar kekuasaan. Praktik jenis itu jamak dilakukan politisi. Tentu masih ada juga segelintir politisi yang memegang janji dan menjaga pemilihnya.
Di sisi lain, caleg cenderung berjanji melampaui kewenangannya sebagai legislator yang hanya memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan regulasi. Mereka seakan berada di kursi lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi seluruh program kerja pemerintah.
Benar, bahwa dana aspirasi cum dana pokok pikiran (pokir) diakomodir oleh sejumlah daerah. Namun, dana itu tentu dieksekusi oleh satuan perangkat kerja daerah di wilayah eksekutif.
Bukan diwilayah legislatif. Apalagi, praktik dana aspirasi ini menjadi perdebatan yang tak kunjung tuntas di kalangan pegiatan anti korupsi. Bahwa praktiknya cenderung terjadi penyalahgunaan anggaran dan seterusnya. Untuk dirinya saja, caleg sering gagal berkampanye, bagaimana pula berharap mendongkrak suara presiden?
Kembali ke 2014
Di sisi lain, pendukung petahana tampaknya patut merenungi kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu. Saat itu, masyarakat memilih Jokowi karena antitesis dari politisi kebayakan. Sederhana, santun, dan bisa menarasikan bahwa berbeda dengan politisi pada umumnya di negeri ini.
Kesantunan, kesederhanaan menjadi daya pikat mantan gubernur DKI Jakarta itu.Tampaknya, dalam Pilpres kali ini, pola itu ditinggalkan. Cenderung memilih diksi yang tajam dan keras seperti cerita-politisi Sontoloyo-dan agresif merespon tudingan demi tudingan dari kubu Prabowo.
Sejatinya, sebagai petahana, Jokowi tak perlu repot merespon. Petahana diuntungkan karena memegang tampuk kuasa. Kementerian dan lembagalah yang harus menjelaskan ke publik dengan data yang dapat diuji dan diakses masyarakat soal bantahan terhadap serangan kubu Prabowo.