Peristiwa Madiun dan Sentimen Anti PKI di Aceh

Pawai besar dan rapat raksasa digelar di Banda Aceh mengutuk pemberontakan PKI di Madiun. Sebuah resolusi dihasilkan, sentiment anti PKI menjalar hingga ke desa-desa.

Pada 28 September 1948, Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh bersama 29 partai politik dan organisasi, membicarakan masalah pemberontakan PKI di Madiun. Semua perwakilan mencela pemberontakan PKI yang dipimpin Musso tersebut, dan menyatakan siap menghadapinya.

Sementara itu Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, Jendral Mayor Tituler Tgk Muhammad Daod Beureu’eh, dengan tegas mengambil tindakan-tindakan membendung kemungkinan menjalarnya pengkhianatan PKI ke wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo Jenderal Mayar Tituler Tgk Muhammad Daod Beureu'eh sumber

Karena itu, harapan dan seruan pimpinan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dimotori PKI Pusat agar organisasi-organisasi di bawah naungan (FDR) di Aceh menunjukkan sikap setia kawan dan menyokong pemberontakan PKI di Madiun, tidak berhasil dan tidak berpengaruh di Aceh.

Berbagai organisasi di Aceh bukan saya tidak mengikuti seruan FDR, tapi juga menentang seruan tersebut dengan segala konsekwensinya. Salah satu organisasi yang menolak dengan tegas adalah Persatuan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pesindo selain menentang juga memutuskan hubungan organsiasi dengan Pesindo Pusat di Yogjakarta, karena Pesindo Pusat menjadi bagian dari FDR.

Pesindo Aceh dengan tegas menyatakan bahwa seluruh anggota Pesindo Aceh dan organisasinya memutuskan hubungan dengan Pesindo Pusat, dan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta yang berpusat di Yogjakarta.

Republik Indonesia sejak peritiwa pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948, menghadapi dua front di medan juang, yakni melawan serangan Belanda secara bertubi-tubi, serta mematahkan pemberontakan PKI.

Pengurus Partai PSII Aceh ikut ambil bagian dalam konvoi menentang PKI di Banda Aceh sumber

Masih pada 28 September 1948, di tengah suasana genting akibat provokasi serangan Belanda dari laut dan udara. Para pemimpin pejuang dari tiga kabupaten, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, mengadakan konferensi kilat di Sigli, Pidie, terkait pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948.

Konferensi tersebut menghasilkan enam poin keputusan. Pada halaman 413-114 buku Modal Perjuangan Kemerdekaan Teuku Alibasjah Talsya merincikan keenam keputusan tersebut adalah.

Pertama, memperhebat dan memperkuat kembali persatuan perjuangan dan rasa persaudaraan dengan tanggung jawab yang penuh untuk kesempurnaan cita-cita, ketinggian agama islam dan bangsa.

Kedua, mempersatukan diri dengan anggota perjuangan dengan tanggung jawab yang penuh untuk keselamatan tanah air dan pemerintahan dari gangguan luar dan dalam.

Ketiga, berdiri teguh, patuh dan setia terhadap pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.

Keempat, siap sedia membantu pemerintah untuk membersihkan pengavau masyarakat dan rakyat di mana pun juga.

Kelima, mendesak Pemerintah Pusat agar jangan melakukan dulu perubahan pemerintahan khusus Keresidenan Aceh, sebelum mendengar keinginan-keinginan penduduk dan pemimpin-pemimpinnya yang bertanggung jawab terhadap keselamatan negara.

Keenam, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Pemuda PUSA akan melakukan konggres yang kedua dengan secepat-cepatnya.

Tgk Muhammad Daod Beureu'eh bersama para ulama PUSA sumber

Sehari kemudian, 30 September 1948, berkenaan dengan pemberontakan PKI di Madiun, timbul perlawanan dari rakyat Aceh, setelah Presiden Soekarno berpidato di radio menyerukan “Pilih satu diantara dua, Sokarno-Hatta atau Musso dengan PKI-nya”. Rakyat Aceh mengutuk pemberontakan PKI dan memilih tetap setia kepada Soekarno-Hatta.

Pawai besar-besaran digelar di Banda Aceh, diikuti oleh angkatan bersenjata, pegawai negeri, anggota-anggota laskar dan badan perjuangan, para saudagar, alim ulama, serta para pemuda dari berbagai organisasi. Pawai melalui jalan-jalan protokol di Kota Banda Aceh, mereka menyerukan “Hancurkan PKI”, “Hancurkan komunis”, “Hidup Republik Indonesia,” dan lain sebagainya.

Masing-masing kelompok membawa spanduk yang berisi celaan keras atas pengkhianatan komunis terhadap Republik Indonesia, yang sedang berjuang mati-matian melawan tentara Belanda di berbagai front. Pawai berakhir di Taman Sari di tempat diadakan rapat raksasa yang diadakan oleh Jawatan Penerangan Aceh.

Para perwira tentara di Aceh pada awal pembentukan TNI di Banda Aceh sumber

Para pembicara dalam rapat umum tersebut antara lain terdiri dari: wakil-wakil angkatan bersenjata, pejabat pemerintah Residen Aceh, ulama, pemuda, dan perwakilan kaum perempuan. Semua pembicara mengutuk pemberontakan PKI di Madiun.

Diakhir rapat raksasa tersebut disepakati sebuh resolusi yang menegaskan bahwa segenap lapisan rakyat Aceh, termasuk angkatan bersenjata dan pejabat pemerintah, siap sedia dibawa ke garis depan untuk menghancurkan gerakan pengkhianatan PKI.

Residen Aceh atas nama pemerintah menyambut baik resolusi tersebut, dna berjanji akan segera menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat di Yogjakarta. Sejak hari itu, maka sentiment anti PKI di Aceh semakin membara dan menjalar ke kampung-kampung.