Trik Memusnahkan KKN di Indonesia

Mental dagang harus dikebirikan. Itu solusinya. Titik. Tidak ada cara lain. Demikian kata kawan lama saya di akhir pembicaraan.

Saya kembali terkenang akan perbincangan kami tadi. Sengaja saya menelponnya pagi ini. Mungkin, nyaris satu jam lebih kami berbicara melalui telpon. Sampai kuping panas. Sengaja saya telpon karena hari ini tanggal merah. Libur perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Saya terdiam. Sebelum-sebelumnya dan hari ini pun saya malah mengusulkan bahwa ada satu generasi di atas kami yang harus dibunuh secara massal agar negara ini bebas dari KKN.

Saya bisa mendengar tawanya di ujung sana. Dan ia pun tahu saya hanya berolok-olok.

Kami awalnya hanya bicara presisi. Suatu program dari Kemendikbud RI yang saya lakoni beberapa teman lain di Banda Aceh. Saya cerita padanya mengenai program-program presisi. Bahkan mengenai terpilih Idrus dan Fuadi ke Festival Borobudur sebukan lewat. Inti dari program presisi persis benar dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Anak dibebaskan berkreasi. Kalau nantinya belum berhasil atau masih banyak ada yang salah, bica dicoba lagi atau diperbaiki. Anak yang sudah berusaha harus diapresiasi. Bahkan mereka harus tahu mengapa projek mereka gagal.

Lalu pembicaraan beralih ke beberapa teman sekampung di Banda Aceh yang berhasil masuk kalangan intelektual plus politisi level provinsi. Kami bicara gennya dan kami sepakat. Mereka dilahirkan dari orang-orang yang punya jiwa petarung dalam keseharian sehingga anak-anak mereka memgikutinya.

Selanjutnya kami bicara mengenai politik dan 'gula' di dalam politik sehingga politik selalu menjadi primadona. Politik yang kemudian berbaur dengan mentalitas dagang pada semua orang yang digaji oleh negara.

Saya katakan bahwa mentalitas tersebut sudah terbentuk sejak mahasiswa. Ketika mahasiswa menggelembungkan sekian anggaran setiap kegiatan. Saya ceritakan juga mengenai teman saya yang jadi kepala desa. Mereka bahkan diajarkan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengambil uang negara. Jika mereka tidak ikut, mereka akan kena imbas. Alhasil, mereka akan sengaja berpura-pura bodoh.

Sama semua, tegasnya. Semua akan mencari keuntungan masing-masing melalui jabatannya. Sipir penjara akan menginisiasi adanya kamar-kamar VIP untuk pejabat negara dan mereka yang punya cukup uang untuk membayar sipir penjara. Pejabat akan mempergunakan taktik tanda tangan untuk membuat orang-orang yang berurusan dengannya untuk 'berbuat baik' kepadanya.

Dan pembuktian terbalik LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah solusinya. Kekayaan mereka, baik dari gaji dan usaha lainnya, harus sesuai dengan LHKPN yang disampaikan kepada inspektorat, kejaksaan ataupun KPK.

Akan tetapi cara 'croschek' antara kekayaan dan laporan ini harus menggunakan teknologi. Di negara orang, nomor NIK dan NPWP sama. Oleh karenanya negara secara eletronik dapat mengetahui penambahan kekayaan seorang pejabat. Nah, jika ini dapat berjalan, upaya memperkaya diri dengan trik dan taktik merampok uang negara insya Allah akan dapat diminimalisasi.